"Apabila terjadi dinamika adanya kerugian harta benda dan apalagi terjadi kerugian jiwa bagi masyarakat, diharapkan adanya penentuan status dari pejabat daerah," kata Kepala BNPB Doni Monardo seusai rapat terbatas terkait pencegahan dan penanganan dampak banjir di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).
"Karena dengan status ini, pusat akan dengan mudah untuk memberikan dukungan, termasuk BNPB memberikan dukungan anggaran kepada daerah yang telah menetapkan status daruratnya," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BNPB juga berharap kepala daerah berkoordinasi dengan BMKG di daerah. Ini agar informasi yang akurat bisa diteruskan ke masyarakat.
"Kemudian juga mengikuti terus informasi cuaca dari BMKG dan kami harapkan para kepala daerah rajin bertanya kepada kepala BMKG di daerah untuk mengkomunikasikan dan mendapatkan informasi aktual serta bisa juga menyalurkannya kepada masyarakat," ujar Doni.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian juga mengingatkan soal pentingnya status tanggap darurat di daerah. Hal ini bertujuan agar daerah yang terkena banjir dapat memperoleh anggaran dari pemerintah pusat dengan cepat.
"Selain itu, juga penting menilai apakah daerah tersebut, dan masing-masing kalau terdampak banjir yang cukup luas ditetapkan status tanggap darurat, karena status tanggap darurat itu sangat penting dengan kaitan pembiayaan, dari pusat akan membantu bila ada status tanggap darurat," ujar Tito.
Bagi daerah yang belum ditetapkan status tanggap darurat, Tito mengimbau agar tiap pemerintah daerah menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) di daerah masing-masing.
Tonton juga Wishnutama Temui BNPB Bicarakan Ancaman Bencana di Tempat Wisata :
(imk/fjp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini