Dukung Normalisasi Sungai DKI, Presiden PKS Belum Paham Naturalisasi

Ilustrasi Sungai (Agung Pambudhy/detikcom)

Jakarta - Presiden PKS Sohibul Iman ingin semua kali di DKI Jakarta dinormalisasi. Menurutnya, kali-kali di DKI sudah mengalami pendangkalan.

"Ya, yang dalam konteks Kali Sunter ini dan peran kami sebagai partai politik, kami akan meminta untuk normalisasi kali. Tentu kan kita bicara di sini, bicara di sini ya Kali Sunter, di tempat lain tentu yang lain. Kebetulan saya sekarang kunjungannya ke sini, tapi secara umum seluruh kali yang ada di DKI ini harus dinormalisasi," kata Sohibul Iman usai meninjau banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Jumat (3/1/2020).

Menurut Sohibul Iman, jika kali sudah dinormalisasi, air bakal mengalir dengan baik. Normalisasi ini juga terkait dengan penyempitan kali.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya normalisasi, dong, kan sekarang pada umumnya semuanya mengalami pendangkalan, mengalami penyempitan, itu bagaimana kita bikin normalisasi karena pada dasarnya kalau normalisasi selesai, air itu bisa mengalir dengan baik," tutur Sohibul Iman.

Pimpinan salah satu partai pengusung Anies Baswedan ini lalu ditanya soal kebijakan Anies yang memilih naturalisasi sungai ketimbang normalisasi. Sohibul awalnya meminta penjelasan wartawan soal konsep naturalisasi ini.

"Oh saya belum paham, itu dari mana maksudnya. Naturalisasi itu apa?" kata Sohibul Iman.

Tonton juga Tinjau Pintu Air Manggarai, Anies: Bertahap, Jakarta Mulai Terkendali :

Secara singkat, wartawan menjelaskan bahwa konsep naturalisasi sungai ini tanpa pembetonan. Menurut Sohibul, tak semua kontur tanah kuat jika tanpa dibeton. Namun Sohibul tak mempermasalahkan konsep naturalisasi sungai oleh Anies.

"Saya kira gini... kan kita tidak mungkin bersikukuh, tergantung kondisi kontur tanahnya. Ada tanah yang dibiarkan cuma ditanami pohon, dia tidak kuat, kan lebih baik diturap. Silakan saja kalau ada naturalisasi dan normalisasi, digabung seperti itu," tutur Sohibul Iman.

Konsep normalisasi selama ini melibatkan penggusuran permukiman warga di bantaran kali ini. Menurut Sohibul, Pemprov DKI Jakarta bisa menyelesaikan perselisihan dengan warga jika ingin menormalisasi kali.

"Saya kira pemda sudah punya lah mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan dengan warga. Nggak usah diajarin lah ya," ucap Sohibul Iman.