Silang Pendapat Banjir Jakarta, Komisi V Minta Menteri PUPR Panggil Anies

Ilustrasi Gedung DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - Komisi V DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian PUPR meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas penanganan banjir di Jakarta. Hal itu menyusul silang pendapat antara Basuki dan Anies soal normalisasi Kali Ciliwung.

Basuki sebelumnya menyatakan sungai harus dilebarkan, entah dengan cara normalisasi maupun naturalisasi. Wakil Ketua Komisi V Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan arahan Basuki itu membuka ruang untuk Anies.

"Saya kira udah memberikan ruang itu Pak Basuki. Tapi sebaiknya sebagai pemerintah pusat, sudah, panggil aja Gubernur DKI Jakarta, maunya apa," kata Syarief saat dihubungi, Jumat (3/1/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya, duduk bersama. 'Maunya kita seperti ini, maksudnya gimana, nanti kita lihat mana yang lebih efektif', kan begitu," imbuhnya.

Menurut Syarief, perlu ada integrasi antara pemerintah pusat dan daerah yang terkena dampak banjir, termasuk Jawa Barat. Syarief mengatakan masalah banjir tidak bisa hanya ditangani DKI Jakarta.

"Kemudian juga Jawa Barat gimana, karena ini tidak bisa juga hanya ditangani DKI. Di sananya kan besar curah hujannya itu dari sana (Jawa Barat) gitu. Itu kan ada beberapa bendungan yang sudah ini, gimana cara penanganan ini," ujar Syarief.

Tonton juga Beda Pandangan Anies-Menteri PUPR soal Banjir di Jakarta :

Lebih lanjut, Syarief menilai pemerintah pusat bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil perlu duduk bersama dan menyamakan persepsi penanganan banjir. Politikus Partai NasDem itu tak ingin antara pemerintah pusat dan daerah justru saling menyalahkan.

"Kita tidak ingin seperti itu (saling menyalahkan). Ini kan negara kesatuan, artinya pemerintah pusat punya hak untuk melakukan, apalagi ini ibu kota. Kalau memang itu dirasakan yang bener ditangani oleh pemerintah pusat, tangani aja. Tetapi saya pikir ya memang harusnya ini harus duduk bersama, kemudian analisa bersama, jangan masing-masing mempunyai persepsi yang berbeda, analisa yang berbeda," jelas Syarief.

Syarief mengatakan masing-masing pihak tidak bisa bergerak sendiri-sendiri dalam penanganan banjir. Setiap keputusan yang diambil, menurutnya, harus untuk kepentingan rakyat.

"Saya kira ini harus betul-betul tidak bisa masing-masing bergerak sendiri-sendiri, harus merupakan satu kesatuan yang punya keputusan bersama. Tidak ada keputusan DKI, tidak ada keputusan Jawa Barat, tidak ada keputusan pusat, tetapi ini keputusan untuk rakyat," tegasnya.