Kontroversi DWP yang Tak Lagi Dapat Izin di DKI

Jakarta - Djakarta Warehouse Project (DWP) tak bakal mendapat izin penyelenggaraan acara dari Pemprov DKI Jakarta untuk ke depannya. Langkah ini menuai kontroversi.

Pemprov DKI Jakarta mengaku telah mengevaluasi DWP tahun 2019. Pemprov menerima laporan adanya pelanggaran nilai dan norma sehingga izin DWP ke depan tak akan diberikan.

"Berdasar temuan pada penyelenggaraan DWP 2019 tersebut, bila penyelenggara nantinya mengajukan izin penyelenggaraan DWP untuk tahun depan, maka tidak akan kami berikan," ucap Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta, Sri Haryati, dalam keterangan pers, Selasa (31/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta menyatakan tak bisa menyampaikan apa saja pelanggaran di DWP 2019 ke publik. Namun mereka mengaku telah mengonfirmasi temuan tersebut kepada penyelenggara DWP.

"Dalam pertemuan yang kita lakukan, pihak penyelenggara mengakui keterbatasan kemampuan mereka untuk mengendalikan berbagai jenis pelanggaran nilai dan norma pada DWP 2019," kata Sri.

Langkah Pemprov DKI ini mendapat kritik dari PDIP.

Fraksi PDIP DKI Jakarta menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan takut kepada FPI. Untuk diketahui, FPI sempat mengklaim menemukan miras dan kondom di lokasi DWP.

"Terkait dengan wacana pelarangan tersebut, membuktikan bahwa Gubernur DKI takut dengan FPI. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kontraproduktif," kata Wakil Ketua F-PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah, Rabu (1/1/2020).

Ima meminta Pemprov DKI Jakarta memikirkan lagi keputusan soal DWP. Menurutnya, jika ada kekurangan, yang harus dilakukan adalah evaluasi, bukan dengan tidak akan mengeluarkan izin penyelenggaraan acara.

"Saya juga melihat ini adalah upaya perbaikan image Pak Anies karena blunder penghargaan Colosseum yang ramai tempo hari. Kalau saya pribadi menyayangkan dibatalkannya salah satu festival musik terbesar di Asia Tenggara tersebut karena selain mendatangkan banyak wisatawan mancanegara, juga berkontribusi bagi pendapatan daerah," kata Ima.

Partai Gerindra DKI yang mengusung Anies membela.

Mereka tak terima jika Gubernur Jakarta Anies Baswedan disebut takut dengan FPI karena tak akan memberi izin DWP. Gerindra meminta PDIP mencermati saksama keputusan Pemprov DKI.

"Kok Anies disebut takut FPI? Cermati pertimbangan Pemprov DKI dalam mengambil keputusan itu. Jelas Anies takut pada konstitusi dan pelanggaran penyelenggara terhadap butir-butir kesepakatan izin dikeluarkan," kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif.

Menurut Syarif, bukti-bukti dugaan pelanggaran DWP sudah dikonfirmasi. Syarif mengaku heran PDIP mengaitkannya dengan FPI. "Bukti-bukti laporan pelanggaran sudah dikonfirmasi penyelenggara mengakuinya. Lalu apa hubungannya dengan ketakutan dengan FPI," sebut Syarif.

Lalu, apa kata FPI terkait langkah Anies dan pernyataan PDIP? Sekretaris Umum FPI Munarman memuji kebijakan Anies soal DWP.

"Bagus dong bila kegiatan maksiat berkedok hiburan tidak diberi ruang. Itu artinya kebijakan yang bener. Kalau ada partai yang pro-maksiat, ya kita tahu sendirilah kualitasnya," ucap Munarman.