Pemprov DKI Jakarta mengaku telah mengevaluasi DWP tahun 2019. Pemprov menerima laporan adanya pelanggaran nilai dan norma sehingga izin DWP ke depan tak akan diberikan.
"Berdasar temuan pada penyelenggaraan DWP 2019 tersebut, bila penyelenggara nantinya mengajukan izin penyelenggaraan DWP untuk tahun depan, maka tidak akan kami berikan," ucap Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta, Sri Haryati, dalam keterangan pers, Selasa (31/12/2019).
Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta menyatakan tak bisa menyampaikan apa saja pelanggaran di DWP 2019 ke publik. Namun mereka mengaku telah mengonfirmasi temuan tersebut kepada penyelenggara DWP.
"Dalam pertemuan yang kita lakukan, pihak penyelenggara mengakui keterbatasan kemampuan mereka untuk mengendalikan berbagai jenis pelanggaran nilai dan norma pada DWP 2019," kata Sri.
Langkah Pemprov DKI ini mendapat kritik dari PDIP.
