DKI Dikepung Banjir, Pengamat: Pemprov Tak Lakukan Antisipasi

Jakarta - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Jogo, menilai Pemprov DKI Jakarta tidak banyak melakukan antisipasi dalam menghadapi banjir yang saat ini menggenangin Ibu Kota. Salah satu penyebab banjir melanda Jakarta, menurut Nirwono, juga karena proyek normalisasi sungai yang terhambat masalah pembebasan lahan.

"Pemda DKI tidak siap menghadapi banjir, membuktikan Pemda DKI tidak banyak melakukan antisipasi banjir. Program penataan bantaran kali masih terhenti akibat ketidaksepakatan atau perbedaan konsep penanganan normalisasi atau naturalisasi, serta pembebasan lahan di bantaran kali yang tidak berlanjut," kata Nirwono saat dihubungi, Kamis (2/1/2020).

Nirwono mengatakan revitaslisasi memperdalam situ, danau, hingga embung di Jakarta juga berjalan lambat. Selain itu, Nirwono berpendapat sistem saluran air di Jakarta masih buruk, serta luas ruang terbuka hijau yang tidak signifikan memperparah banjir di Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Banjir terbukti melanda Jakarta di awal tahun baru ini, hari ini penyebabnya hujan lokal, saluran air tidak berfungsi optimal, daerah resapan air yang minim dan hujan lebat di Puncak, Bogor. Luapan air sungai yang membanjiri pemukiman di bantaran kali," ujarnya.

Nirwono menyebutkan beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh Pemprov DKI seperti mempersiapkan tempat evakuasi. Selain itu, menurutnya Pemprov juga harus mengevaluasi langsung kondisi pemukiman terdampak banjir.

"Pastikan tempat-tempat evakuasi di sekolah, kantor pemerintah, rumah ibadah dapat dioptimalkan untuk beberapa hari ke depan," ucap Nirwono.

Sementara itu dalam jagka menengah, Nirwono menerangkan, Pemprov DKI harus mulai melakukan relokasi besar-besaran pemukiman di bantaran kali, penataan 13 kali dengan revitaslisasi, hingga rehabilitasi saluran air. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga diimbau untuk mempercepat penambahan ruang terbuka hijau hingga 30 persen.

"Relokasi besar-besaran pemukiman di tepi bantaran kali dan tepi situ, danau, embung, atau waduk ke rusunawa terdekat. Percepat penambahan RTH dari luas sekarang 9,98 persen menjadi 30 persen sebagai daerah resapan air kota," tandas Nirwono.

Anies akan bertanggung jawab

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mau menyalahkan pihak manapun terkait banjir yang terjadi hari ini. Anies menegaskan siap bertanggung jawab menanggulangi masalah banjir.

"Pemprov DKI mengambil sikap bertanggung jawab atas masalah yang sekarang muncul. Kami respons cepat, kami bantu tangani. Pada saat ini kami tidak mau nyalahkan siapapun dan apapun sekarang adalah saatnya memastikan warga selamat dan terlindungi," kata Anies saat ditemui meninjau tanggul di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, seperti dilansir Antara, Rabu (1/1/2020).

Menurutnya, prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mengevakuasi masyarakat dari banjir. Sehingga tidak ada korban akibat hujan dengan curah tinggi yang mengguyur Jakarta sejak Senin (31/12) sore.