DPRD DKI Soal Anies Larang DWP: Bukan Takut FPI, Ada Pelanggaran

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, membela sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2020. Taufik menilai penolakan itu bukan karena Anies takut FPI, melainkan karena temukan pelanggaran terkait acara musik itu.

"Ah enggak, mana ada takut FPI, enggaklah, saya kira gini kan segala sesuatu selama dia berdasarkan aturan pasti Pak Anies mengiyakan, tapi kalau sudah ada pelanggaran dan melanggar wajar saja kalau yang akan datang nggak boleh dong. Pasti kan sebelum minta izin ada syarat ini ini, tiba-tiba syarat ini dilanggar, ya sudah sanksinya tahun depan jangan, saya kira normal saja lah enggak ada yang aneh," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (2/1/2020).

Taufik mengatakan penolakan terhadap acara DWP merupakan wujud antisipasi Anies. Dia yakin ada argumen kuat Anies, yakni peraturan, yang jadi landasan Pemprov DKI Jakarta tak mengizinkan DWP terelenggaran lagi di Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sendiri belum pernah melihat begitu acara ini, makanya laporan itu ada argumen menolak, argumen berdsarakan ketentuan, mungkin nggak ada narkoba, gitu-gitu, kalau ada narkobanya ya nggak boleh," ucap Taufik.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta memutuskan tidak akan memberikan izin acara musik DWP untuk tahun ini, setelah menerima aduan pelanggaran. Fraksi PDIP DKI Jakarta menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan takut kepada pihak tertentu.

"Terkait dengan wacana pelarangan tersebut, membuktikan bahwa Gubernur DKI takut dengan FPI. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kontraproduktif," kata Wakil Ketua F-PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah, Rabu (1/1/2020).

Ima menduga sikap Pemprov DKI tak akan memberikan izin penyelenggaraan DWP tahun depan muncul karena Anies ingin memperbaiki citranya. Ima secara personal menyayangkan langkah ini.