Rapimnas Bahas Posisi Golkar di Kabinet SBY-JK

Jakarta - Rapimnas Partai Golkar yang akan digelar pada 23-25 November mendatang akan membahas 3 agenda penting. Salah satu agenda penting adalah membahas positioning Partai Golkar dalam pemerintahan SBY-JK. Selain membahas posisi Golkara juga akan membahas agenda peraturan organisasi dan evaluasi pelaksanaan pilkada. Acara Rapimnas Partai Golkar ini dilaksanakan bersamaan dengan perayaan HUT Partai Golkar.Dalam acara HUT Partai Golkar nantinya akan diberikan anugerah bakti pratama yang dulu disebut pini sepuh kepada 45 tokoh Partai Golkar. Mereka antara lain, BJ Habibie, Cosmas Batubara, Oetojo Oesman dan Moerdiono.Namun Akbar Tandjung tidak termasuk meskipun Akbar merupakan tokoh senior Partai Golkar. "Dia sebenarnya masuk dalam daftar. Pemberian PIN ini kita buat menurut urut kacang senioritas jadi bukan karena dendam politik," kata Ketua Panitia Rapimnas dan HUT Partai Golkar ke 41 Burhanuddin Napitupulu dalam jumpa persnya di Kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (22/11/2005).Ketua DPD Partai Golkar Andi Matalatta mengungkapkan untuk evaluasi pilkada, Rapimnas akan membahas sikap Golkar dalam tinjauan UU politik. "Karena kami ingin melontarkan pemilu sederhana yakni pemilu legistaltif dan pemilu eksekutif. Jadi semua kegiatan dilakukan bersamaan," katanya."Karena saat ini hampir setiap waktu ada pilkada sehingga energi kita habis untuk memikirkan pilkada," ujarnya. Dalam Rapimnas dan HUT Golkar ini, nantinya Partai Golkar juga mengadakan konferensi internasional mengenai peran parpol dalam kesejahteraan dan demokratisasi di negara ASEAN. Konferensi ini menghadirkan pembicara dari perwakilan partai pemerintah di 15 negara termasuk ASEAN, Cina, Jepang, India dan Korsel."Kegiatan akan dilakukan pada tanggal 26 November mendatang," kata Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Nantinya konferensi ini akan mengeluarkan deklarasi bersama, yang akan menekankan kesejahteraan rakyat pada tiap-tiap negara. Meskipun demokratisasi dibahas dalam konferensi ini, tapi tak satu pun kata demokrasi akan disebut secara eksplisit dalam deklarasi ini. Soalnya masing-masing negara punya persepsi yang berbeda sehingga sangat dimungkinkan menimbulkan perdebatan. "Yang jelas kita berusaha menumbuhkan semangat ASEAN yang saat ini sudah mulai luntur. Selain itu, kita juga berbagi pengalaman atas kesuksesan," ujarnya. (mar/)