Tanggapan Kantor Akuntan Publik Soewarno Atas Gugatan Karen Agustiawan

Haris Fadhil - detikNews
Sabtu, 28 Des 2019 22:19 WIB
Karen Agustiawan (Foto: Pradita Utama-detikcom)
Jakarta - Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan menggugat akuntan publik yang menyatakan negara merugi Rp 585 miliar di kasus investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG). Kantor akuntan publik yang digugat tersebut menanggapi gugatan Karen.

Gugatan tersebut diajukan Karen di PN Tangerang. Karen meminta PN Tangerang membatalkan hasil audit tersebut. Karen menggugat bersama mantan Direktur Keuangan, Feredercik Siahaan.



Kantor akuntan publik yang digugat, yakni Soewarno & Bono Jatmiko memberi tanggapan atas gugatan tersebut. Tanggapan diberikan lewat kuasa hukumnya, Andre Udiyono Nugroho. Berikut tanggapan lengkap akuntan publik tersebut:

1. Bahwa benar Klien Kami, Soewarno Ak.CPA, Bono Jatmiko Ak., CA., dan Hari Santoso yang bekerja di kantor akuntan publik Drs Soewarno digugat secara perdata oleh Karen Galaila Agustiawan dan Frederick S.T. Siahaan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor register perkara 417/Pdt.G/2019/Pn.Tng terkait dengan hasil audit forensik. Bahwa pembuatan laporan audit agreed upon procedure atau audit prosedur yang disepakati (AUP) ini dibuat untuk membantu pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Karen Cs atas proyek investasi PT. Pertamina (Persero) di blok Basker Manta Gummy, Australia pada tahun 2009. Adapun tahapan sidang perkara perdata tersebut pada saat ini adalah tinggal menunggu putusan pada tanggal 16 Januari 2020.

2. Bahwa mengenai fakta hukum perkara ini perlu disampaikan bahwa kewenangan menghitung keuangan negara merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), namun jika kemudian ditemukan dugaan adanya kerugian keuangan negara maka kantor akuntan publik (salah satunya) diberikan kewenangan untuk melakukan perhitungan adanya kerugian keuangan negara, hal ini didasarkan pada:
a. Penjelasan Pasal 32 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Putusan MK No. 31/PUU-X/2012 diputuskan atas permohonan Eddie Widiono Suwondo.
Dengan demikian mengenai kewenangan kantor akuntan publik dalam menghitung kerugian keuangan negara tidak terbantahkan, namun pihak Karen cs menggugat Klien Kami secara pribadi.
Selanjutnya
Halaman
1 2