Konsumsi Bensin Bertimbal di 3 Kota di Atas Batas Normal

Jakarta - Meski negara-negara lain di Asia sudah meninggalkan penggunaan bensin bertimbal, hal itu tidak berlaku dengan Indonesia. Bahkan di tiga kota penggunaannya melebihi batas maksimal, yakni 0,013 gram/liter.Ketiga kota yang konsumsi bensin timbalnya masih tinggi adalah Makassar sebesar 0,272 gram/liter, Palembang 0,528 gram/liter, dan Medan 0,213 gram/liter.Kondisi ini memprihatinkan mengingat saat ini penggunaan bensin tanpa timbal di dunia sudah mencapai 80 persen.Tingginya penggunaan bensin bertimbal ini terungkap dalam public expose hasil pemantauan kualitas BBM di 10 kota yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) di Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan, Jakarta, Selasa (22/11/2005).Dalam laporan tersebut dipaparkan, hasil pengujian kualitas bahan bakar bensin dan solar di 10 kota di Indonesia dengan paremeter yang diukur yaitu kadar timbal, angka oktan untuk bensin, angka cetane, kadar belerang, dan destilasi untuk solar.Dari pemelitian tersebut terungkap bahan bakar bensin yang digunakan di sebagian besar wilayah Indonesia masih berupa bensin bertimbal.Menurut Ketua KPBB Ahmad Syafrudin, masih dipasoknya bensin bertimbal di sebagian besar kota di Indonesia akan berimplikasi pada berlanjutnya timbal di udara dan tingginya kadar timbal dalam darah masyarakat."Dampak paling besar adalah pada anak-anak, karena mereka masih dalam masa pertumbuhan organ tubuh. Jika tubuh mereka dimasuki benda asing maka akan terjadi penyakit dan penurunan IQ sebesar 2,5 poin untuk setiap 10 mg/dl timbal yang masuk," ungkap Syafrudin.Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar yang juga hadir dalam acara itu, mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan beberapa departemen, antara lain Departemen Perhubungan, Departemen ESDM dan Pertamina untuk program bensin tanpa timbal."Program ini kita paksakan tahun 2005 ini dimulai dan akan berakhir pada tahun 2007 untuk standar EURO 2 (standar emisi). Karena negara-negara lain sudah menggunakan standar EURO 3," katanya.Ia mengakui tidak ada persoalan dalam berkoordinasi dengan departemen-departemen tersebut karena program ini sudah menjadi keputusan bersama dalam rapat kabinet.Hambatan utama dalam program ini hanyalah masalah finansial. Sebab prioritas anggaran pemerintah bukan untuk program ini tapi lebih berorientasi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.Ia juga mengatakan, program tersebut lebih diprioritaskan pada kota-kota berpenduduk padat, karena akan memberikan efek yang lebih besar dibandingkan kota-kota yang berpenduduk sedikit. (umi/)