Segera Disetor ke DPR, Jokowi Minta Polri-BIN Cek Dampak UU 'Sapu Jagat'

Jakarta - Demi menggenjot investasi, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus menggarap Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang dibuat dengan skema omnibus law. Untuk itu, Jokowi meminta BIN dan Polri untuk melihat dampak dari UU 'sapu jagat' ini.

"Saya juga minta Polri, BIN, untuk melihat dampak-dampak dari omnibus law ini dilihat. Jangan sampai menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).

Baca juga: Lewat UU 'Sapu Jagat', Pekerja Asing Bakal Gampang Kerja di RI

Jokowi turut meminta jajarannya mengkomunikasikan terkait UU 'sapu jagat' ini ke pemangku kepentingan terkait.

"Tolong dikomunikasikan dengan yang terkait, dengan yang ada di omnibus law, seluruh menteri dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan," ujar Jokowi.

Baca juga: Pemerintah Ungkap UU Pesanan, DPR Minta Pembuktian

Draf UU 'sapu jagat' akan diserahkan ke DPR pada pertengahan Januari 2020. Jokowi tidak ingin UU ini ada pasal-pasal titipan.

"Jangan sampai dimanfaatkan tumpangan pasal-pasal titipan yang nggak relevan. Saya minta tolong didalami dipimpin Menko Perekonomian, Menkumham, Mensesneg, Seskab untuk mendalami nanti disampaikan ke DPR setelah tanggal 10 Januari," ucap Jokowi. (dkp/mae)