Hanura Enggan Berharap Posisi Wakil Kepala Staf Kepresidenan

Jakarta - Partai Hanura enggan menaruh harapan lebih terkait pos baru di Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Hanura menilai penentuan jabatan di pemerintahan sepenuhnya kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Seperti sebelumnya, Hanura tidak dalam posisi mengharap-harap maupun meminta-minta jabatan di pemerintahan Jokowi karena semua itu adalah hak prerogatif Presiden sepenuhnya," kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir kepada wartawan, Kamis (26/12/2019).

Baca juga: Soal Wakil KSP, PBB Ajukan Pasukan Yusril Ihza ke Istana

Pada November lalu, Kepala KSP Moeldoko mengaku sudah menawarkan sejumlah kader dari partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 untuk masuk KSP. Ada kader PKPI, Hanura dan PBB yang ditawarkan.

Yang Inas tahu, belum ada pembicaraan antara Istana dan Hanura soal pos wakil KSP ini.

"Selain itu, setahu saya juga belum ada komunikasi apapun dengan Hanura," kata Inas.

Baca juga: Gaji Wakil KSP Setingkat dengan Wamen, Jatah Mobil Rp 800 Juta

Jokowi sebelumnya telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2019 tentang KSP. Dalam Perpres itu disiapkan pos baru, yaitu wakil KSP.

Dalam Pasal 4 Perpres Nomor 83 Tahun 2019 yang dikutip detikcom, Selasa (23/12/2019), disebutkan susunan KSP, yaitu:

1. Kepala Staf Kepresidenan
2. Wakil Kepala Staf Kepresidenan
3. Deputi
4. Tenaga Profesional


Simak Video "Dianggap Produk Munas Abal-abal, Kubu OSO Melawan"

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/lir)