Sekda Nilai Tidak Ada Evaluasi dari Kemendagri untuk APBD DKI

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima evaluasi Raperda APBD DKI Jakarta 2020 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemprov menyebut tidak ada evaluasi prinsipil atau mendasar dari Kemendagri.

"Saya rasa tadi kan dibacakan dari hasil evaluasi Kemendagri itu semakin baik dari tahun ke tahun. Tahun ini tidak ada yang prinsipiel, hanya koreksi semacam penggeseran kode rekening, kemudian juga kita dievaluasi terhadap kegiatan fisik. Misalnya pembangunan aspal di kompleks-kompleks yang bukan aset Pemprov," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah kepada wartawan seusai Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).

"Tapi itu sudah kita jawab bahwa itu merupakan program hibah. Jadi kita hibah barangnya berupa aspal di kompleks," sambung Saefullah.

Saefullah menyebut nilai anggaran APBD DKI setelah evaluasi Kemendagri tidak berkurang dari rencana senilai Rp 87,9 triliun. Namun bisa saja akan ada beberapa penyesuaian pada pos anggaran.

Baca juga: Pemprov DKI Terima Evaluasi Raperda APBD dari Kemendagri

"Anggarannya tetap tidak berkurang. Jadi misalnya, ini kan sudah disetujui Dewan, kita perlu merapikan ini lagi sekitar 3 sampai 2 hari. Ada beberapa komponen saja yang perlu penyesuaian. Nanti di situ ada beberapa digit yang penyesuaian itu ada penebalan, pengurangan kecil-kecil. Nah, nanti plus minusnya masuk ke BTT (belanja tak terduga) untuk balancing saja," kata Saefullah.