Mahfud soal Anggapan KPK 'All The President's Men': Apa-apa Disalahkan

Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md turut angkat bicara soal anggapan KPK kini diisi 'All The President's Men'. Bagi Mahfud, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini tidak bisa memuaskan semua pihak.

"Di Indonesia itu apa-apa selalu disalahkan. Dulu kalau ketika ada pikiran bahwa nanti Dewas (Dewan Pengawas) KPK itu jangan dipilih DPR. Kalau DPR itu politik, main mata dan sebagainya. Sekarang sesudah dipilih presiden dikritik lagi. Katanya orang presiden semua," ujar Mahfud di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2019).

Mahfud menilai di Indonesia selalu ada pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah. Dia mengatakan negara harus tetap menjalankan undang-undang walaupun ada kritik dari berbagai pihak.

"Ya sudah kembalikan saja ke undang-undang. Kalau nanti misalnya ditentukan itu dipilih oleh DPR protes ramai lagi. Kalau dipilih oleh presiden masih ada orang yang memprotes, seperti Ray Rangkuti atau Haris Azhar, ya terus mau gimana? Negara ini harus jalan, kan harus begitu," tegas Mahfud.

Baca juga: Istana Tegaskan KPK Bukan 'All The President's Men'

Mahfud kemudian mengungkit rencana Dewas KPK dipilih DPR yang menurutnya banyak pihak yang tidak setuju. Namun setelah dipilih Presiden Jokowi, ternyata masih ada pihak yang mengkritik kebijakan itu.

"Dulu kita memasukkan itu Dewas dipilih DPR orang ribut, 'Jangan kalau DPR kayak gitu lagi,' lalu untuk pertama kali dipilih oleh presiden, masih ada yang ribut," tuturnya.

"Ini namanya demokrasi, untung kita punya orang seperti Ray Rangkuti dan Haris Azhar, yang selalu mau memprotes. Karena protes itu penting," imbuhnya.

Sebelumnya, pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti menyoroti pelantikan Dewan Pengawas dan pimpinan KPK yang baru oleh Presiden Jokowi (Jokowi). Dia menilai KPK saat ini ditempati orang-orang Jokowi.

"Secara organisasi, KPK itu ada di bawah presiden, bekerja dengan birokrasi yang garis strukturnya juga ke presiden, dengan komisioner yang tak sepenuhnya independen. Jadi, hampir bisa disebut, KPK yang sekarang ditempati oleh 'All The President's Men'," kata Ray Rangkuti kepada wartawan, Sabtu (21/12).


Keluh Mahfud soal Hukum di Indonesia: Pasal Dibuat karena Pesanan

[Gambas:Video 20detik]

(lir/dhn)