Round-Up

Dinanti Kerja Bernas Dewan Pengawas

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 22 Des 2019 08:23 WIB
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Kerja bernas Dewan Pengawas (Dewas) KPK dinanti publik. Dewan Pengawas diharapkan membantu gerak cepat penindakan korupsi, bukan mempersulit.

"Dengan adanya Artidjo, kita harap pemberantasan korupsi masih bisa diharapkan dari sisi penindakan. Kalau cuma cegah, orang ditindak aja nggak kapok. Jadi untuk membuat orang kapok, itu bukan dinasihati," ujar pakar hukum tata negara Refly Harun kepada wartawan, Sabtu (21/12/2019).

Tapi Refly Harun meminta agar Dewan Pengawas KPK menyusun kode etik. Sebab etik anggota Dewas disebut Refly tidak tercantum dalam UU KPK yang baru.

"Mereka harus segera membuat kode etik, tidak hanya kode etik bagi karyawan dan pimpinan KPK, tapi juga kode etik bagi diri mereka sendiri, karena undang-undang itu tidak mengatur hal-hal yang terkait dengan Dewan Pengawas yang lebih lanjut," sambungnya.




Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril berharap Dewas KPK tidak mempersulit penindakan KPK.

"Itu salah satu fungsi berkaitan penindakan, izin penggeledahan, penyadapan, izin penyitaan memang diberi Dewas. Dan sebetulnya ada batas waktunya dalam UU yakni 1 x 24 jam. Tapi di UU juga harus ada gelar perkara. Yang jelas kinerja KPK dalam proses penegakan hukum akan lebih panjang. Dan itu tentu dampaknya menyulitkan penegakan hukum. Yang dulu nggak perlu izin, sekarang perlu izin, izin kan bisa diterima dan ditolak. Prosedur ini tentu menghambat dan jauh lebih baik tanpa izin," ujarnya terpisah.


Tonton juga Dewas KPK Pilihan Jokowi di Mata Gerindra :


Selanjutnya
Halaman
1 2