Sikap PKS Tergantung Rapat Majelis Syuro 26 November

Jakarta - Kendati menyambut baik keinginan pemerintah membentuk koalisi permanen parpol pendukungnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap. PKS masih menunggu rapat majelis syuro yang akan digelar 26-27 November.Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI Mahfud Sidik di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (21/11/2005)."Kalau pun ingin membuat kontrak politik, PKS tidak ingin kontrak yang berlaku 4 tahun. Kita tetap minta adanya evaluasi setiap tahun," kata Mahfud.Hal itu untuk mengevaluasi kerjasama yang sudah terjalin. Karena PKS tidak mau jika tidak ada jaminan dari pemerintah atau agenda politik yang jelas.Namun mengenai kepastian masuk koalisi atau tidak, PKS masih menunggu rapat majelis syuro PKS. Dalam rapat itu, PKS akan mengevaluasi keberadaan PKS dalam koalisi. "Jika keberadaan PKS tidak signifikan, maka PKS tidak akan ikut," tandasnya.Sebab, lanjut dia, dinamika yang ada saat ini masih terus dicermati dan dipertimbangkan. Semua akan dijadikan masukan karena secara umum pengurus wilayah sudah mulai komplain dengan keberadaan PKS dalam koalisi. Sebelumnya, PKS mengajukan syarat jika pemerintah tetap menginginkan PKS masuk dalam koalisi. PKS ingin pemerintah menyiapkan kursi Jaksa Agung untuk kader PKS yang telah disiapkan, antara lain mantan Sekjen Dephut Soeripto yang juga anggota Komisi I DPR RI.Tolak KomentarMengenai pencalonannya oleh partai, di tempat terpisah, Soeripto enggan memberikan komentar. "Saya tidak bisa jawab karena kekuasaannya bukan pada DPP tapi pada majelis syuro yang baru akan menggelar rapat 26-27 November. Jadi saya tidak tahu putusannya nanti apa," ungkap dia.Dia mengakui saat menyusun kabinet tahun lalu, PKS mengusung namanya untuk posisi Jaksa Agung. "Tapi kalau sekarang saya belum bisa jawab, karena itu baru wacana, belum menyangkut visi, misi dan program," katanya. (umi/)