Menhut Belum Keluarkan Izin Konservasi Harimau di Riau

Pekanbaru - Pemerintah pusat lewat Menteri Kehutanan belum bersedia mengeluarkan izin konservasi harimau sumatera di hutan Senepis Dumai-Riau. Padahal pengajuan sebagai 'kampung' binatang buas itu sudah dianjukan sejak dua tahun silam. "Sudah dua tahun Pemerintah Kota Dumai mengajukan izin pelepasan kawasan hutan Senepis untuk konservasi harimau. Tapi selama itu pula izin yang kita ajukan belum dikabulkan," kata Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kota Dumai, Riau Zafrul Ilyas, kepada detikcom, Senin (21/11/2005). Menurutnya, berbagai persyaratan untuk melengkapi sebagai kawasan konservasi telah disetujui berbagai pihak. Misalnya, DPRD Dumai juga merekomendasikan hutan Senepis seluas 62 ribu hektar untuk habitat harimau. Termasuk juga rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau. "Semua persyaratan itu sudah kita penuhi untuk bisa dijadikan rujukan pemerintah pusat dalam melepas kawasan hutan Senepis tersebut. Tapi segala upaya yang kita lakukan belum juga membuakan hasil,"kata Zafrul. Zafrul menduga, belum dikeluarkannya izin tersebut karena masih tumpang tindihnya antara pemegang izin HPH dan HTI, karena dari luas 62 ribu hektar, sekitar 40 ribu masih berstatus HPH dan HTI. "Mungkin kondisi ini yang membuat pemerinta pusat belum bersedia melepaskan kawasan hutan itu untuk konservasi harimau," kata Zafrul. Dia menjelaskan, dengan kondisi yang belum dikeluarkannya izin konservasi itu, dengan sendirinya kawasan hutan Senepis menjadi sasaran empuk para pelaku pembalak liar. Hutan Senepis yang diyakini masih terdapat sekitar 40 ekor harimau itu, kini terus terancam habitatnya seiring lajunya pencurian kayu. "Aktivitas illegal logging di sana hanya akan berhenti bila kita berada di lokasi. Tapi begitu kita tinggalkan, berbagai pihak ikut terlibat untuk menghabisi kawasan hutan itu. Kayu-kayu liar ini dengan mudah diseberangkan ke negeri jiran," katanya. Berdasarkan catatan LSM Tropika, kawasan hutan Senepis merupakan daerah paling parah terjadi konflik harimau dengan manusia. Diperkitakan sejak 2002 hingga 2005, lebih dari 15 kasus konflik terjadi. "Bukan pemandangan yang aneh lagi kalau di sekitar kawasan Senepis harimau sering keluara masuk kampung. Jadi tidak ada salahnya bila pemerintah pusat segera memberikan izin untuk konservasi harimau," kata Direktur LSM Tropika Harijal Jalil. Tingginya konflik antara harimau dengan manusia ini, katanya, karena terjadi perusakan yang luar biasa atas habitat hewan. Terutama akibat penebangan liar. "Padahal saat ini yang tersisa hanya harimau sumatera saja, sedangkan jenis lainnya sudah musnah baik harimau jawa maupun bali," kata Harijal. (nrl/)