F-PAN DPR Kritik Program 'Merdeka Belajar' Mendikbud Nadiem

Diskusi 'Indonesia Maju: Kehidupan Bangsa nan Cerdas' di Pejaten (Eva/detikcom)

Jakarta - Anggota Komisi X dari Fraksi PAN DPR, Zainuddin Maliki, mengkritik empat program merdeka belajar yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Zainuddin mengatakan program itu tidak urut alias lompat-lompat.

"Menurut saya (program merdeka belajar) ini bagus, hanya bagaimana meletakkan konteks pendidikan yang utuh. Menteri kita juga berpikirnya lompat-lompat. Sayangnya beliau nggak hadir (di diskusi ini)," ujarnya dalam diskusi 'Indonesia Maju: Kehidupan Bangsa Nan Cerdas' di Kantor Pergerakan Indonesia Maju, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

Zainuddin pun mempersoalkan urutan program merdeka belajar yang tidak urut. Seharusnya, menurut dia, urutan yang benar ialah zonasi, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lalu dilanjutkan dengan hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita lihat lompat-lompatnya seperti apa menteri kita ini. Begini... kalau lempar istilahnya merdeka belajar, apa maksudnya? Kita lihat, zonasi ditaruh di belakang, kemudian RPP di belakang, yang di depan USBN sama UN," ucap politikus PAN itu.

"USBN itu kan evaluasi, mestinya ditaruh di belakang. Yang pertama itu zonasinya, baru RPP nya karena RPP itu kan proses, baru kemudian hasil evaluasi USBN dan UN," lanjut Zainuddin.

Tonton juga Kemendikbud: Adanya UN Buat Bimbel Berjamuran :

Namun dia memaklumi hal ini karena latar belakang Nadiem yang lebih kepada teknologi. Di sisi lain, Zainuddin mengapresiasi perubahan di dunia pendidikan yang digagasnya.

"Tapi beliau kan bukan orang backgkround-nya manajemen pendidikan jadi terkesan lompat-lompat memang masih bisa diingatkan. Tapi ini kan mencerminkan bahwa ini adalah satu titik lemahnya. Tapi semangat melakukan perubahan it's oke," tuturnya.

Seperti diketahui, Nadiem mengungkapkan empat kebijakan strategisnya adalah soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan zonasi. Menurutnya, perubahan kebijakan ini adalah langkah pertama dalam menciptakan kemerdekaan belajar di Indonesia.

"Dengan adanya perubahan di sistem asesmen kita, yaitu ujian sekolah dikembalikan lagi kepada sekolah. Ujian Nasional tidak mengukur penguasaan materi, tapi penguasaan kompetensi, RPP disederhanakan jadi satu halaman, dan zonasi masih bisa mengakomodasi anak-anak berprestasi. Kita memberi langkah pertama kemerdekaan belajar di Indonesia," kata Nadiem dalam rapat koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (11/12).