Formappi Sebut UU KPK 'Pesanan' Calon Koruptor yang Diintai

Lucius pun meminta DPR membahas RUU secara terbuka dan transparan. Lucius juga menyinggung adanya permainan petinggi partai politik yang mengatur pembuatan UU di DPR.

"Itu harus dilakukan secara terbuka. Hanya dengan terbuka, publik mempunyai ruang melakukan kontrol terhadap segala sesuatu yang diputuskan di DPR. Jadi saya kira dengan cara itu saja DPR bisa menghindarkan diri dari mengerjakan RUU yang menjadi pesanan," tutur Lucius.

"Karena bisa saja RUU pesanan ini tidak melalui anggota DPR, bahkan tidak melalui ketua komisi yang melakukan proses pengundangan, ini perintah ketua partai dan perintah ketua partai agak sulit dibantah oleh kadernya itu. Seperti itulah pola permainan RUU selama ini yang mudah dibahas dan cepat," imbuhnya.

Baca juga: Mahfud Md: Ada Hukum yang Dibeli, UU-Perda Dibuat karena Pesanan

Sebelumnya diberitakan, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan aturan hukum di Indonesia masih kacau-balau. Dia menyebut banyak peraturan yang dibuat karena ada pesanan dari seseorang dengan kepentingan tertentu.

"Problem kita itu sekarang dalam membuat aturan hukum itu sering kacau balau, ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan itu ada. UU yang dibuat karena pesanan perda juga ada. Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu," kata Mahfud saat membuka kegiatan Suluh Kebangsaan di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).
(azr/dhn)