Pendataan BLT Kisruh, Petugas Diancam Disantet

Jakarta - Pendataan penduduk miskin yang berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT) kompensasi pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih menimbulkan masalah. Di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, misalnya, petugas pendata diancam akan disantet."Dan hampir semua petugas di Kaltim diintimidasi agar mendata mereka (sebagai penduduk miskin)," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Chairul Maksum dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin(21/11/2005).Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VIII Hasrul Azwar ini membahas evaluasi penyaluran BLT.Dalam rapat ini, Chairul Maksum menceritakan berbagai kontroversi dan masalah yang timbul dalam pendataan penduduk miskin.Menurut Chairul, pendataaan penduduk miskin di beberapa tempat kisruh, bahkan sudah masuk pada tingkat yang mengkhawatirkan. "Banyak kantor kepala desa yang dirusak, petugas BPS dan juga para ketua RT diancam keselamatan dirinya," katanya.Tidak hanya itu, masalah juga timbul dari pemerintah daerah. Walikota Mataram, misalnya, mengusulkan agar Kepala BPS menambah jumlah rumah tangga miskin dari 17.985 menjadi 35.276. "Ini artinya sekitar 45 persen penduduk Kota Mataram itu dianggap miskin," katanya.Belum MaksimalPetugas pendata yang dikontrak BPS, jelas Chairul, umumnya adalah aparat desa, tenaga lapangan BKKBN, pengurus PKK, dan Karang Taruna. "Mereka direkomendasikan kepala daerah atau kepala setempat," jelasnya.Diakui Chairul, pendataan penduduk miskin belum maksimal. Bahkan terkadang petugas memanipulasi data, seperti memiskinkan rumah tangga keluarga dan kerabatnya. Akibatnya ada rumah tangga yang relatif mampu, malah menerima kompensasi BBM. "Inilah yang kemudian memicu protes dari warga," tukasnya.Ke depan, Chairul berjanji memperbaiki kekeliruan pendataan yang telah menyebabkan gejolak di masyarakat. Namun, dilema besar yang dihadapi BPS adalah jika diterapkan ukuran yang telah disepakati, sebagian besar penduduk miskin yang didaftarkan tidak akan lolos verifikasi.Chairul memprediksi gejolak yang kini mereda hanya menunggu waktu untuk muncul protes yang lebih besar. Karena itu BPS mengimbau pemerintah untuk meninjau kembali tentang kriteria penerima BLT."Tanpa bantuan dari semua kepala daerah untuk meyakinkan masyarakat dan mempercayakan kepada BPS, kisruh ini bukan mustahil akan lebih parah di waktu mendatang," tandas Chairul Maksum. (gtp/)