Wakil Ketua KPK: Revisi UU Tipikor Akan Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi

Ibnu Hariyanto - detikNews
Kamis, 19 Des 2019 15:16 WIB
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bisa segera terlaksana. Syarif menyebut revisi UU Tipikor usulan KPK itu akan bisa berkontribusi memperbaiki indeks persepsi korupsi di Indonesia.

"Kita bilang apakah ini akan memberikan kontribusi positif terhadap corruption perception index, jelas sekali. Karena dengan adanya UU ini memberi kepastian yang tidak hanya untuk pejabat publik tertentu," kata Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).


Sebab, Syarif menyebut UU Tipikor yang saat berlaku belum selaras dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Antikorupsi PBB. Menurutnya, banyak rekomendasi UNCAC yang belum diatur dalam UU Tipikor yang sekarang.

"Menyuap pejabat publik asing belum ada di dalam undang-undang Tipikor yang sekarang, korupsi di sektor swasta yang dijelaskan Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo) dan Pak Pohan (Dosen Unpad Agustinus Pohan) juga belum ada, memperdagangkan pengaruh juga belum jelas, dan yang paling terakhir soal asset recovery itu juga belum jelas. Khusus untuk asset recovery sebenernya sudah lama di DPR tapi mereka tidak memperbaikinya, tidak menyelesaikannya bahkan tiba-tiba UU KPK yang diubah, padahal dalam review nggak ada satu rekomendasi untuk mengubah UU KPK, tidak ada. Bahkan ditambahkan Indonesia itu kalau mau karena sering dibilang ad hoc lebih bagus dimasuki ke konstitusi. Itu salah satu usulan dari reviewer internasional," ungkap Syarif.


Simak Video "Bukan UU KPK, ICW Nilai UU Tipikor yang Perlu Direvisi!"


Selanjutnya
Halaman
1 2