Proyek SPAM Mamminasata di Sulsel Mandek 7 Tahun karena Pembebasan Lahan

Kunjungan Komisi V DPR RI di Rujab Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Rabu (18/12/2019). (Noval/detikcom)

Makassar - Proyek strategis nasional di Sulsel untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa/Gowa dan Takalar) hingga saat ini masih terhenti karena masalah pembebasan lahan. Sudah 7 tahun proyek tersebut belum dapat dilanjutkan.

Hal ini diungkapkan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Ahmad Asiri saat kunjungan Komisi V DPR RI di Rujab Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Rabu (18/12/2019).

"Program ini sudah 7 tahun kita rencanakan dan sampai saat ini kita belum bisa melanjutkan. Jadi persoalannya ada di lahan," ujar Asiri dalam pertemuan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Atas hal tersebut, Balai Prasarana Permukiman Sulsel sudah berkoordinasi dengan Pemkot Makassar. Hasilnya Pemkot melalui PDAM Kota Makassar akan melakukan revisi amandemen dengan pihak ketiga.

"Yaitu yang dilakukan dengan PT Tirta, sehingga lahan infrastruktur yang menjadi pilihan kita itu bisa segera kita lakukan untuk ditindaklanjuti," paparnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menilai proyek strategis nasional di Sulsel beberapa terhambat pembebasan lahan karena proyek tersebut sudah dilakukan groundbreaking terlebih dahulu. Harusnya groundbreaking dilakukan setelah masalah lahan telah tuntas dan dibebaskan semua.

"Harusnya lahan dulu diselesaikan walaupun dalam jangka waktu lama. Misalnya dalam 3 tahun target penyelesaian lahan baru groundbreaking, nanti setelah groundbreaking tidak ada lagi pembebasan lahan," kata Nurdin.

"Coba bayangkan kalau kamu punya lahan yang tadinya tidak ada harganya, tiba-tiba dibikin jalan, pasti kamu, 'Wah, jangan saya jual deh, tunggu jalannya selesai'," lanjutnya.

Untuk itu, Nurdin mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi proyek yang dikerjakan di Sulsel yang lebih mementingkan groundbreaking ketimbang pembebasan lahan.

"Kalau saya seperti ini, kita buat jalan, kita butuh 6 meter buat jalan, jangan bebaskan 6 meter, kita harus bebaskan 40 meter. Supaya setiap tahun ada pertambahan kendaraan kita bisa melebarkan jalan tanpa harus lagi membongkar rumahnya orang, membongkar pagarnya orang, kan itu perencanaan," jelasnya.

Kembali ke proyek SPAM Mamminasata yang terhenti karena masalah pembebasan lahan, Nurdin meminta Balai Prasarana Permukiman Sulsel untuk berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel. "Apa pun mau dibikin koordinasi," tegas Nurdin.

Dia lalu menyarankan Balai Prasarana Permukiman Sulsel untuk langsung berkoordinasi terkait pembebasan lahan. "Biar provinsi panggil pemerintah kota, kan begitu. Kita care bangat hal-hal begitu," ucapnya.