Bamsoet Ungkap Kendala Pembahasan RUU: Pemerintah Mangkir

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan kendala yang kerap dihadapi DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU). Menurut Bamsoet, salah satu kendalanya adalah ketidakhadiran pihak pemerintah.

Bamsoet awalnya mengatakan pembahasan RUU bisa cepat selesai jika DPR dan pemerintah sama-sama kooperatif. Diketahui, DPR telah mensahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 yang di dalamnya terdapat 248 RUU.

"Kita serahkan mekanisme yang ada di DPR. Tapi, menurut saya, 50 adalah target. 248 itu masih bisa dijangkau oleh teman-teman, tergantung dari pihak pemerintah, kalau misalnya kooperatif dan sering dan rajin datang dalam pembahasan. Maka itu akan cepat selesai," kata Bamsoet di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya barulah Bamsoet mengungkapkan hal-hal yang kerap menjadi kendala dalam pembahasan RUU. Dia mencontohkan saat pembahasan RUU di DPR periode 2014-2019.

"Itu kemarin (DPR 2014-2019) kan kita terhambat karena pihak pemerintah tidak hadir. Sebetulnya, karena ini inisiatif dari DPR, biasanya pemerintah atau kementerian tak setuju, atau akan melemahkan atau bahkan mengurangi kewenangannya, maka langkah yang diambil untuk menggagalkan adalah tidak hadir," ungkap Bamsoet.

Namun Bamsoet meyakini Ketua DPR Puan Maharani dapat mengatasi kendala tersebut. Politikus Golkar itu menyakini Puan akan lebih tegas kepada menteri-menteri supaya hadir dalam setiap pembahasan RUU.

"Makanya, saya yakin Mbak Puan bisa lebih keras dan tegas menegur menteri-menteri yang alpa atau mangkir dalam setiap rapat-rapat pembahasan RUU," sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, DPR telah mensahkan Prolegnas 2020-2024 yang di dalamnya terdapat 248 RUU. Dari 248, 50 RUU merupakan prioritas untuk tahun 2020.

"Jadi, apakah laporan Baleg terkait Prolegnas 2020-2024 dapat disetujui?" tanya Puan yang dijawab setuju oleh anggota DPR dalam ruang paripurna, Kompleks Parlemen, Selasa (17/12).