Pejabat Boleh Melimpah Kekayaan, Asal Bisa Dibuktikan

Jakarta - KPK menyatakan pejabat boleh-boleh saja memiliki kekayaan yang melimpah asal bisa dibuktikan. Agar publik bisa memantau para penyelenggara negara, kewenangan KPK terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi penting.

"Tidak pernah ada larangan seorang penyelenggara negara memiliki banyak harta. Boleh saja, asal bisa dibuktikan asal hartanya sehingga rakyat bisa ikut mengawasi dan mengingatkan penyelenggara negara tentang kepemilikan hartanya," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam refleksi akhir tahun kinerja KPK, Selasa (17/12/2019).

Namun selama ini tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN disebut Basaria masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Teranyar KPK membuat pelaporan LHKPN via online agar memudahkan para pejabat negara.

"Saat ini, penyelenggara negara tidak perlu lagi datang ke KPK untuk melaporkan LHKPN. Dengan adanya eLHKPN, penyelenggara negara bisa melaporkan hartanya hanya dengan membuka laptop dari rumah," imbuh Basaria.

Baca juga: MA Sunat Hukuman Koruptor, Pimpinan KPK: Fenomena Tak Menggembirakan

Dalam draf revisi UU KPK sempat muncul wacana bila LHKPN akan ditangani lembaga masing-masing, sedangkan KPK bertugas mengawasi saja. Namun pada akhirnya kewenangan LHKPN tetap berada di tangan KPK setelah UU KPK baru berlaku.


Tonton juga PPATK Telusuri Rekening Kasino Pejabat, MPR: Lapor Jika Ada Indikasi Pidana :