Eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Tersangka Pertama dengan UU KPK Baru

Jakarta - KPK telah menetapkan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebagai tersangka kasus korupsi Rp 46 miliar berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di MA. Nurhadi menjadi tersangka pertama yang dijerat UU baru KPK dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tertanggal 6 Desember 2019.

"Penyidikannya baru dimulai, jadi dimulai pada bulan Desember, tepatnya pada 6 Desember 2019," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Selasa (17/12/2019).

Undang-Undang KPK yang baru, yakni UU 19 Tahun 2019, berlaku sejak 17 Oktober 2019. Setelah berlakunya UU baru itu, KPK belum menetapkan tersangka hingga akhirnya mengumumkan nama Nurhadi.

Baca juga: Eks Sekretaris MA Nurhadi Jadi Tersangka KPK, Mahkamah Agung: Sabar

Seperti diketahui, KPK menetapkan Nurhadi sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Total uang yang diduga diterima Nurhadi sekitar Rp 46 miliar.

Nurhadi diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di MA. Selain Nurhadi, KPK menjerat 2 tersangka lain, yaitu menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.

Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Kasus Perintangan Eddy Sindoro, Lucas Divonis 7 Tahun Bui

Sedangkan Hiendra sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Tonton juga 4 Tahun Terakhir, KPK Ciduk 327 Tersangka Korupsi Lewat 87 OTT :

[Gambas:Video 20detik]

(abw/asp)