Gubernur Sulsel Sebut Wakil Ketua MPR Setuju Pemekaran Luwu Tengah

Foto: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (Noval-detikcom)

Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah sempat menyampaikan ke Wakil Ketua MPR Syarief Hasan soal rencana pemekaran Kabupaten Luwu dengan dibentuknya Kabupaten Luwu Tengah. Nurdin menyebut Syarief sepakat dengan wacana tersebut.

"Saya bilang tadi, Luwu Tengah harus kita mekarkan karena memang pelayanan masyarakat itu sangat terganggu kalau itu tidak dimekarkan," ujar Nurdin di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (17/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rencana tersebut disambut baik oleh Syarief dan akan diteruskan pembahasannya ke pemerintah pusat. Nurdin mengatakan saat ini pihaknya tengah mencari celah untuk pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, salah satunya meminta diskresi Presiden Joko Widodo di tengah kebijakan moratorium pemekaran wilayah.

"Iya beliau setuju juga, makanya dicoba di mana cela kita bisa masuk, karena sekarang kan masih moratorium. Jadi itu bisa diskresi," imbuhnya.

Syarief Hasan yang juga Waketum Partai Demokrat (PD) diketahui merupakan putra daerah asli Luwu. Dia berterimakasih kepada Nurdin atas perhatian kepada pembangunan Luwu.

"Saya ini kan orang Sulawesi Selatan, kebetulan orang dari Luwu, ternyata perhatian beliau kepada daerah Luwu itu sangat tinggi sekali dan tentunya ini bagus sekali untuk perkembangan daerah ini apalagi secara umum untuk Sulawesi Selatan," kata Syarief usai bertemu Nurdin.

"Saya pikir komunikasi ini akan kami lanjutkan dan tentunya banyak lagi pandangan yang diberikan oleh beliau karena terus terang saja, hubungan emosional saya dengan beliau ini kan sudah terbangun sudah cukup lama," lanjut Syarief.

Sebelumnya dalam beberapa kesempatan Nurdin menyatakan keseriusannya untuk pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Beberapa wilayah yang sulit dijangkau masyarakat ke ibu kota Kabupaten Luwu menjadi sebabnya.

"Kita ikut merasakan semua bahwa dengan jarak yang terlalu jauh dari ibu kota Kabupaten Luwu, terutama dari (Kecamatan Walmas), itu membuat masyarakat kita agak kesulitan," kata Nurdin di kantor Wali Kota Palopo, Kamis (21/11) lalu.