Terinspirasi Jepang, Kemenkum Luncurkan Buku Panduan Membentuk Regulasi

Foto: Kemenkum HAM meluncurkan buku terkait peraturan perundang-undangan. (Dwi-detikcom)

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) meluncurkan Buku Tanya Jawab Seputar Peraturan Perundang-undangan. Buku ini dimaksud untuk memudahkan lembaga dalam menghadapi masalah pembentukan regulasi.

Peluncuran buku dilakukan di Hotel Manhattan, Jl Prof Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2019). Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami, hingga Wakil Duta Besar Jepang Keiichi Ono hadir.

Buku ini diluncurkan atas kerja sama Direktorat Jendral Perundang-undangan Kemenkum HAM dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Disebutkan, buku dengan tebal 250 halaman ini terinspirasi dari Buku Workbook of Legislative Duties di Jepang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Widodo mengatakan kerja sama dengan Jepang dalam peluncuran buku dipilih karena JICA banyak memberikan masukan ke Indonesia. Baik masukan regulasi maupun terkait bisnis.

"Selama ini memang JICA lebih intensif dan banyak memberikan masukan ke pemerintah kita, karena mungkin terkait dengan kegiatan bisnis mereka di sana, investasi mereka juga kan banyak di sini," tutur Widodo.

Menurut Widodo, buku ini merupakan salah satu upaya Kemenkum HAM dalam melakukan penataan regulasi. Nantinya, tidak hanya buku peraturan tingkat pusat, peraturan pada tingkat daerah juga akan disiapkan.

"Ini juga bagian dari langkah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penataan regulasi, di samping menyiapkan buku panduan yang nanti bisa memberikan guide tamen-teman kementerian maupun lembaga," kata Widodo.

"Kita juga mulai menata, bagaimana tugas harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan bisa satu atap. Ini buku tahap awal untuk regulasi di pusat, nanti regulasi di daerah-daerah juga kita sedang kita siapkan," sambungnya.

Buku ini disebut akan memberikan panduan bagi pejabat pembentuk undang-undang, apabila menemukan masalah dalam merancang peraturan. Penyusunan buku disebut berdasarkan pengalaman empiria yang dihadapi oleh Kemenkum HAM. Nantinya, buku ini akan dibagikan kepada seluruh lembaga dan kementerian.

"Dari persoalan yang muncul kita coba kompilasi dalam buku tanya jawab. Berdasarkan pengalaman empiris, bisa memudahkan kita dalam menghadapi masalah yang muncul dalam perundang-undangan," tuturnya.

Tonton juga video PNS Kemenkum HAM Dinonjobkan Gegara Posting Anti-pancasila:

[Gambas:Video 20detik]