PPP Kaji Urgensi Interpelasi Gubernur Sumbar Gegara Sering ke LN

Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Foto: Lamhot Aritonang)

Padang - Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) menginisiasi penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno gara-gara dianggap sering kunjungan kerja ke luar negeri (LN). PPP mengaku masih melakukan kajian terhadap usulan itu.

"Kami masih mengkaji urgensi usulan interpelasi tersebut," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi saat dihubungi, Senin (16/12/2019) malam.

PPP sendiri memiliki 4 kursi di DPRD Sumbar. Baidowi mengatakan PPP masih mencari tahu lebih jauh terkait perjalanan ke luar negeri yang dilakukan Irwan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena urusan apa ke luar negeri, apakah tugas kedinasan yang memang dibiayai APBD dan mendapatkan izin dari Mendagri? Meskipun interpelasi itu hak konstitusional DPRD, kami meminta Fraksi PPP Sumbar untuk melakukan kajian awal," ucap pria yang akrab disapa Awiek ini.

Sebelumnya, Gerindra Sumbar menginisiasi penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait kunjungan-kunjungan kerjanya ke luar negeri. Sepanjang 2019, Irwan diketahui 12 kali kunjungan kerja ke luar negeri.

"Ini murni ada seorang Gubernur Sumbar yang hampir tiap bulan berangkat ke luar negeri, padahal APBD Sumbar begitu kecil, lalu kita bertanya urgensi bagi warga Sumbar apa? Kok hobi banget ya. Pak Presiden Jokowi saja nggak sampe 12 kali setahun," kata Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12).

Andre mengaku mendapatkan data kunjungan kerja Gubernur Irwan ke luar negeri. Data valid yang dia ketahui adalah soal kunjungan luar negeri Gubernur Sumbar selama 2019.

"Menurut data yang kami dapatkan hampir setiap bulan pergi ke luar negeri, hampir setiap bulan. Bahkan ada yang satu bulan itu dua kali. Data yang sudah saya dapatkan secara valid, 2019 ini saja sudah 12 kali kunjungan ke luar negeri," kata Andre.

"(Pada) 2018 katanya lebih banyak, tapi saya belum pegang data validnya, indikasinya 16, katanya 2018, tapi data validnya saya lagi tunggu secara resmi. Yang pasti yang valid 2019 itu 12 kali," sambungnya.

Irwan pun sudah angkat bicara soal kunjungan kerjanya sebagai Gubernur Sumbar ke luar negeri yang jadi sorotan. Dia menanggapi santai upaya Gerindra Sumbar mengajukan hak interpelasi.

"Nggak masalah, itu hak DPRD terhadap pemerintah daerah. Kalau memang itu ada, kita terima, kita layani apa yang mau ditanya, kita jawab semuanya, nggak masalah," kata Irwan Prayitno kepada detikcom, Senin (16/12).

Dia menegaskan semua kunjungan luar negerinya sesuai aturan. Selain mengantongi izin, Irwan sepulang dari luar negeri pun menyusun laporan dan membawa manfaat untuk daerahnya.