Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Baru Provinsi Otonom, akan Ada Kawasan Khusus

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Senin, 16 Des 2019 16:44 WIB
Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (Lamhot Aritonang/detikcom).
Jakarta - Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bentuk pemerintahan ibu kota baru adalah provinsi otonom. Selain itu, ada juga sebagian lahan yang akan menjadi kawasan khusus dan dipimpin manager city.

"Tadi juga sudah disepakati bentuk pemerintahannya itu adalah provinsi, otonomi provinsi tetapi di dalam 256 ribu Hektare itu ada yang sekitar 56 Hektare itu adalah kawasan khusus yang tidak masuk dalam daerah pemerintah. Jadi dia tidak masuk dalam daerah otonomi pemerintah. Dan nanti akan diurus oleh manager city atau city manager," kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).


Suharso mengatakan, pemerintah akan membentuk badan otorita untuk mempersiapkan ibu kota baru. Badan tersebut akan setingkat menteri.

"Kemudian untuk itu akan dibentuk semacam, akan dibentuk badan otorita yaitu badan otorita pembangunan ibu kota baru dan itu akan segera di-perpres-kan karena proses di tingkat antara kementerian sudah selesai kemudian badan ini setingkat menteri," ujar dia.


Pemerintah juga ditegaskan Suharso berupaya untuk memaksimalkan pembiayaan dari sumber lain. Pemerintah akan menggandeng para investor untuk membiayai pembangunan di ibu kota baru.

"Semaksimalnya kita tidak akan menggunakan sumber pembiayaan yang pada umumnya. Jadi kita menggunakan sumber-sumber dana pembangunan baru termasuk dalam hal ini mengundang investasi," sebut Suharso.


Simak Video "Jokowi Ingin Ada Pusat Riset Kelas Dunia di Ibu Kota Baru"

[Gambas:Video 20detik]

(knv/elz)