Kepala Daerah Sering ke LN, Komisi II DPR Minta Kemendagri Turun Tangan

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Senin, 16 Des 2019 12:52 WIB
Gedung DPR/MPR (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Komisi II DPR angkat bicara soal ramainya sejumlah kepala daerah ke luar negeri dengan isu miring. Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempunyai hak untuk mempertanyakan dan memberikan izin atau tidaknya seorang kepala daerah ke luar negeri.

"Kan mereka itu kalau misalnya mau ke luar negeri harus izin dari Kemendagri. Apa tujuannya, dalam rangka apa, berapa lama dan Kemendagri berhak untuk memberikan izin atau tidak," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12/2019).


Atas hal tersebut, Saan mengatakan Kemendagri harus memverifikasi undangan dari luar negeri yang diterima oleh para kepala daerah. Saan menilai jangan sampai undangan tersebut hanya jadi modus kepala daerah untuk bisa ke luar negeri.

"Nah, tentu dalam hal ini Kemendagri ketika mereka-mereka yang mau berpergian dengan alasan dapat undangan jadi pembicara lah, mendapatkan penghargaan, dan sebagainya itu harus benar-benar diverifikasi. Jangan sampai undangan-undangan ke luar negeri jadi pembicara untuk di forum-forum internasional hanya bagian dari modus operandi mereka untuk bisa ke luar (negeri)," ujarnya.