Walhi: Perhatian Pemerintah untuk Lingkungan Masih Minim
Senin, 21 Nov 2005 00:03 WIB
Jakarta - Minimnya perhatian pemerintah terhadap masalah lingkungan hidup disayangkan Walhi. Menurut Walhi, hal ini terjadi disebabkan belum maksimalnya tekanan politik dari publik terhadap isu-isu lingkungan hidup."Isu-isu lingkungan hidup selalu menjadi isu marjinal, dibandingkan dengan isu-isu politik dan pembangunan," kata Direktur Eksekutif Walhi Cholid Muhammad kepada detikcom di sela-sela acara peringatan 25 tahun Walhi di Graha Pemuda Jl Gerbang Pemuda, Jakarta, Minggu (20/11/2005).Hal itu dicontohkan Cholid dalam pengeksploitasian secara besar-besaran terhadap alam yang dijadikan tumpuan untuk membangun perekonomian. "Kami memprediksikan akan terjadi bencana lingkunagn hidup secara terusmenerus jika kondisi ini dibiarkan," ujar Cholid.Bahkan, jika bencana ini benar-benar terjadi, maka hal tersebut justru akan banyak menyedot anggaran pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi "Kalau begini artinya pembangunan tidak sustainable," jelasnya.Selain itu Cholid juga menilai pemerintah sangat lambat merespons kerusakan lingkungan yang sedang atau sudah terjadi. Namun Ia juga menjelaskan tidak bisa sepenuhnya hal ini disalahkan kepada pemerintah sekarang karena memang sudah terjadi semenjak awal pemerintahan Soeharto dengan kekuatan modalnya."Pola Sumber Daya Alam sudah dikendalikan sedemikian rupa oleh kekuatan modal dan negara-negara utara, sehingga kebijakan selalu berpihak kepada pemilik modal," cetus Cholid.Hal lain yang juga dianggap memprihatinkan adalah lemahnya menteri urusan LH di dalam mengeluarkan kebijakan tentang perlindungan lingkungan hidup."Kebijakan-kebijakan justru banyak dipegang oleh Menko Ekuin. Penanganan lingkungan hidup pun sangat sektoral. Padahal alam merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan," urainya.Cholid menegaskan, Walhi secara kelembagaan mendesak pemerintah untuk melakukan koreksi secara fundamental atas kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Di samping itu pihaknya selalu siap untuk berdialog dengan pemerintah serta turut aktif melibatkan masyarakat dalam persoalan lingkungan."Kami berharap setidaknya pemerintah membuat kebijakan yang mampu mereduksi terjadinya kerusakan lingkungan. Juga para pakar lingkungan agar dapat memberikan saran dan fikiran supaya terjadi sinergi yang baik dalam mengatasi persoalan lingkungan," tandasnya.
(atq/)











































