Muhammadiyah Jelaskan Negara Cenderung Pro Konglomerat Termasuk soal Wantimpres

Mu'ti menegaskan sikap Muhammadiyah soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) jelas dan akan memberikan kritik yang keras. Dia menambahkan, Muhammadiyah akan konsisten menyuarakan kebenaran dan independen.

"Dan inilah kenapa juga dalam kaitannya dengan regulasi mengenai majelis taklim itu, saya kira Muhammadiyah juga sangat kritis, mungkin Pak Direktur mengikuti pernyataan Pak Ketum (PP Muhammadiyah Haedar Nashir) yang juga menurut saya sangat keras, Pak Haedar jarang menyampaikan pernyataan keras, kalau ada pernyataan keras itu berarti memang sudah terlalu situasi itu. Termasuk ketika kemarin pidato guru besarnya keras menyampaikan soal pentingnya pemerintah menggunakan istilah moderasi jangan deradikalisasi," ujarnya.

Namun, Mu'ti mengatakan Muhammadiyah bukanlah partai politik. Karenanya, terkadang tidak diperhatikan.

Baca juga: Demokrat Ungkap 'Restu' SBY Lepas Soekarwo Jadi Wantimpres Jokowi

Selain itu, Mu'ti mengatakan Muhammadiyah juga buka konglomerat. Dia lalu menyinggung soal 9 Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru saja dilantik Jokowi.

"Nah tapi persoalannya, Muhammadiyah ini kan tidak partai politik. karena tidak partai politik, kadang-kadang tidak begitu diperhatikan. Persoalannya juga, Muhammadiyah ini tidak konglomerat, sementara ada kecenderungan negara ini memang semakin berpihak hanya kepada konglomerat," tuturnya.

"Jadi kalau tidak jadi konglomerat, jangan harap jadi pejabat. Karena syarat jadi pejabat itu harus minal aghniya (kaya), tidak ada pejabat minal fuqoro wal masaakin (dari kalangan fakir dan miskin), itu tidak ada. Lihat saja 9 orang yang dilantik jadi wantimpres hari ini (kemarin, red), saya kira kan kulluhum jami'an minal aghniya (Seluruhnya dari kalangan orang kaya) dan tidak ada satupun yang minal fuqoro wal masakin (dari fakir dan miskin) itu" ujarnya.
(idh/fjp)