Jakarta - Gebrakan Mendikbud
Nadiem Makarim direstui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Versi lama dari
ujian nasional (UN) diakhiri dan diganti dengan versi baru.
Senada dengan penjelasan Nadiem, Jokowi mengatakan bahwa ujian nasional terakhir diadakan pada tahun 2020. Pada tahun 2021, akan ada Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
"Artinya sudah tidak ada UN lagi tahun 2021. Akan diganti dengan asesmen kompetensi. Artinya yang diasesmen adalah sekolah, guru. Dan juga ada yang namanya survei karakter. Dari situ bisa dijadikan evaluasi. Pendidikan kita sampai ke level mana," ujar Jokowi usai peresmian Tol Jakarta-Cikampek Elevated, Kamis (12/12/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dukungan penuh diberikan oleh Jokowi. "Nanti sudah dihitung saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan mendikbud," katanya.
 Foto: dok. Istimewa |
Jokowi menyebut, asesmen pengganti ujian nasional akan melihat sejauh mana grade sekolah tertentu. Sekolah yang di bawah grade akan dievaluasi.
"Artinya mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya di bawah grade tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi sehingga bisa naik levelnya. Akan kelihatan sekolah mana yang perlu disuntik," ujar Jokowi.
Jalan Berliku Penghapusan Ujian Nasional:
Kebijakan ini sepenuhnya ada di pemerintah pusat. Jokowi siap melanjutkan asesmen kompetisi jika itu menaikkan mutu pendidikan.
"Bisa saja nanti misalnya, perhitungan Kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat. Bisa saja dilakukan. Ini hanya geser anggaran dari daerah ke pusat. Itu saja. Kalau kebijakan ini bisa naikkan kualitas pendidikan akan kita jalani terus," ucapnya.
Seperti diketahui, kebijakan pengubahan versi UN ini adalah salah satu bagian dari 4 kebijakan 'Merdeka Belajar' yang digagas Nadiem. Meski ada restu dari Jokowi, gagasan Nadiem itu tetap mendapat kritikan. Salah satunya dari Jusuf Kalla (JK).
 Jusuf Kalla / Foto: Antara Foto |
JK menyebut sekolah di Indonesia tidak bisa disamakan dengan sekolah di Finlandia yang jumlah penduduknya di bawah Indonesia. Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang banyak Indonesia perlu memiliki standar yang baik.
"Kalau anak tidak kerja keras, tidak ada external pressure. Jangan samakan Indonesia itu sekolah-sekolah kayak di Finland, yang penduduknya 40 ribu, penduduknya hanya 5 juta. Kalau penduduk 5 juta juga kita bisa memerdekan belajar. Tapi 260 juta gimana, tanpa suatu standar yang baik nasional," kata JK.
Sementara itu, Nadiem sendiri menyampaikan bahwa ujian nasional tidak dihapus melainkan diganti. Ujian nasional (UN) diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
"Beberapa hal agar tidak ada mispersepsi, UN itu tidak dihapus. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku. Jadi UN itu diganti jadi Asesmen Kompetensi," kata Nadiem dalam rapat kerja (raker) di Komisi X DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Nadiem juga meminta para anggota Komisi X tak lagi menyebut bahwa UN dihapus. Menurutnya, yang dihapus adalag format ujian per mata pelajaran.
"Jadi mohon tidak lagi bicara kepada media atau apa bahwa UN dihapus. Yang dihapus itu adalah format seperti yang sekarang. Yang dihapus adalah format per mata pelajaran mengikuti kelengkapan silabus daripada kurikulum. Itu yang dihapus," tutur Nadiem.
Nadiem Makarim / Foto: Dok Universitas Indonesia |
Nadiem menuturkan UN nantinya akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Eks CEO Gojek itu menyebut Asesmen Kompetensi mirip dengan The Programme for International Student Assessment (PISA) yang dibuat Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
