Round-up

Hal-hal yang Diharamkan Ulama Aceh

Agus Setyadi - detikNews
Jumat, 13 Des 2019 06:17 WIB
Wakil Ketua MPU Aceh Teungku Faisal Ali (Agus-detikcom)
Banda Aceh - Ulama-ulama di Aceh mengeluarkan fatwa haram baru bagi warga yang berada di provinsi Serambi Mekah tersebut. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa tentang salam, doa, dan penggunaan simbol lintas agama dalam perspektif syariat Islam.

Salah satu poin dalam fatwa tersebut adalah terkait penggunaan simbol agama. Umat Islam dilarang menggunakan simbol-simbol agama lain dengan sengaja, kecuali ada unsur kedaruratan. Faisal mencontohkan umat Islam yang tinggal di daerah minoritas.

Wakil Ketua MPU Aceh Teungku Faisal Ali mengatakan fatwa tersebut dikeluarkan setelah dilakukan pengkajian dari berbagai sudut pandang oleh ulama Aceh. Rencananya, fatwa dikeluarkan pada awal 2019, namun ditunda. Ada 10 poin yang diputuskan dalam fatwa tersebut salah satunya terkait salam.



"Pertama pembahasan fatwa ini sudah kita agendakan sejak lama. Tapi kalau kita fatwakan jelang Pemilu dianggap ada kaitan dengan politik makanya kita tunda. Ini baru kita sahkan kemarin," kata Faisal kepada wartawan, Kamis (12/12/2019).

Pelarangan itu, jelas Faisal, untuk mencegah simbol tersebut dibawa ke tempat tidak terhormat. Meski demikian, ulama Aceh tidak melarang penggunaan simbol Islam di dinding atau pintu rumah.

"Kalau misalnya kalimat 'La ilaha illallah' ditulis di baju, nanti waktu dicuci gimana. Misalnya ditulis di mobil, waktu dibersihkannya gimana. Bisa jadi diinjak oleh tukang bersih," ungkap Faisal.




Simak juga video Warga Pergoki Pria Berhijab di Halte Masjid Baiturrahman Aceh:




Selain itu, dalam fatwa tersebut diatur umat Islam tidak boleh memberikan salam dengan lafaz bahasa yang identik dengan agama tertentu. Faisal menyebut hukumnya haram.

"Karena di dalam agama lain kadang-kadang itu terkait dengan peribadatan akidah dan ideologi agama itu sendiri, makanya tidak boleh dilakukan oleh umat Islam itu tersendiri," ungkapnya.



"Hal-hal seperti inilah makanya pemakaian simbol agama oleh umat Islam tersendiri bukan pada tempat terhormat juga dilarang," imbuhnya.

Selain itu, Umat Islam juga dilarang menggunakan lafaz salam dengan bahasa agama tertentu. Menurutnya, umat Islam boleh memberikan salam kepada nonmuslim dalam bentuk lain, yaitu sebagai salam penghormatan. Namun di dalamnya tidak mengandung doa untuk pengampunan dosa.



"Kalau untuk memberi salam dengan salam lafaz tertentu yang seperti kita 'assalamualaikum', itu haram dilakukan kalau kepada nonmuslim. Itu haram dilakukan oleh seorang muslim memberikan salam dengan lafaz 'assalamualaikum', jelas Faisal.



Sebelum ramai pemberitaan fatwa ini, Aceh ditetapkan memperoleh posisi paling buncit dalam hal indeks kerukunan umat beragama (KUB). Survei untuk KUB itu dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat) Kemenag.

Namun, indeks tersebut diragukan oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mempertanyakan metode yang dipakai untuk penelitian tersebut.



"Saya kurang tertarik dengan hal-hal yang kuantitatif coba ditanya yang menulis indeks itu bagaimana metodenya dan lain-lain. Kadang Kemenag menggunakan outsourcing juga surveyor-nya," kata Nova.

Nova memperkirakan tim survei yang dipakai Kemenag yaitu outsourcing seperti Badan Pusat Statistik. Dia mencontohkan, rilis BPS menyebutkan angka kemiskinan di Aceh sangat tinggi tapi tingkat pengangguran lebih tinggi Bengkulu.

"Kita tidak ingin menggugat itu tapi menggunakan angka-angka itu menghukum Pemprov Aceh itu tidak fair," jelas Nova.

Merujuk pada angka KUB nasional 73,83 terdapat sejumlah provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional.

Berikut skors Indeks KUB di bawah rata-rata nasional:

17. Jawa Timur: 73,7
18. Kalimantan Timur: 73,6
19. Gorontalo: 73,2
20. Kepulauan Bangka Belitung: 73,1
21. Lampung: 73,1
22. Kepulauan Riau: 72,8
23. Maluku Utara: 72,7
24. Kalimantan Selatan: 72,5
25. Sumatera Selatan: 72,4
26. Bengkulu: 71,8
27. DKI Jakarta: 71,3
28. Jambi: 70,7
29. Nusa Tenggara Barat: 70,4
30. Riau: 69,3
31. Banten: 68,9
32. Jawa Barat: 68,5
33. Sumatera Barat: 64,4
34. Aceh: 60,2


(agse/rvk)