Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons Fahri Hamzah yang mencuit soal anugerah Champion of Corruption Awards dari The African Parliamentarians Network against Corruption (APNAC) yang didapat Ketua BKSAP DPR Fadli Zon. ICW menyinggung DPR memiliki peran dalam upaya pelemahan KPK.
"Jangan lupa bahwa DPR merupakan salah satu aktor utama pelemahan KPK selain dari Presiden Joko Widodo," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Kamis (12/12/2019).
Kurnia mengatakan setidaknya ada dua indikasi yang menunjukkan DPR berperan dalam pelemahan KPK. Dua indikasi itu adalah DPR dinilai memilih pimpinan KPK yang memiliki masalah dan terkait revisi UU KPK.
"Setidaknya ada 2 (dua) hal yang melatarbelakangi hal tersebut. Pertama, DPR memilih lima Komisioner baru KPK yang diduga memiliki catatan di masa lalu. Kedua, DPR bersama pemerintah telah merevisi UU KPK yang menyebabkan lembaga antikorupsi itu 'mati suri'," sebut Kurnia.
Selain itu, Kurnia mengatakan, dalam catatan ICW, ada 22 anggota DPR 2014-2019 yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK hingga April 2019. Kurnia menyebut dua di antaranya merupakan pimpinan KPK.
"Jadi melihat kondisi saat ini menjadi hal yang wajar jika publik cukup mempertanyakan penghargaan tersebut di tengah badai pelemahan KPK yang dilakukan langsung oleh DPR dan Presiden," tuturnya.
