.webp)
Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons Fahri Hamzah yang mencuit soal anugerah Champion of Corruption Awards dari The African Parliamentarians Network against Corruption (APNAC) yang didapat Ketua BKSAP DPR Fadli Zon. ICW menyinggung DPR memiliki peran dalam upaya pelemahan KPK.
"Jangan lupa bahwa DPR merupakan salah satu aktor utama pelemahan KPK selain dari Presiden Joko Widodo," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Kamis (12/12/2019).
Kurnia mengatakan setidaknya ada dua indikasi yang menunjukkan DPR berperan dalam pelemahan KPK. Dua indikasi itu adalah DPR dinilai memilih pimpinan KPK yang memiliki masalah dan terkait revisi UU KPK.
"Setidaknya ada 2 (dua) hal yang melatarbelakangi hal tersebut. Pertama, DPR memilih lima Komisioner baru KPK yang diduga memiliki catatan di masa lalu. Kedua, DPR bersama pemerintah telah merevisi UU KPK yang menyebabkan lembaga antikorupsi itu 'mati suri'," sebut Kurnia.
Selain itu, Kurnia mengatakan, dalam catatan ICW, ada 22 anggota DPR 2014-2019 yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK hingga April 2019. Kurnia menyebut dua di antaranya merupakan pimpinan KPK.
"Jadi melihat kondisi saat ini menjadi hal yang wajar jika publik cukup mempertanyakan penghargaan tersebut di tengah badai pelemahan KPK yang dilakukan langsung oleh DPR dan Presiden," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Fahri Hamzah melalui akun Twitter-nya mencolek KPK dan ICW. Fahri mencuit itu guna merespons Fadli Zon yang mendapat Champion of Corruption Awards dari The African Parliamentarians Network against Corruption (APNAC).
Fahri Hamzah mulanya memberi selamat kepada Fadli Zon. Kemudian Fahri mempertanyakan ucapan selamat dari KPK dan juga ICW.
"Selamat BRO..Ayo @KPK_RI dan @antikorupsi ICW ucapan selamatnya mana?" kata Fahri Hamzah di akun Twitter-nya seperti dilihat pada Kamis (12/12).
Dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (11/12), penghargaan itu diberikan oleh Presiden APNAC Kenya Shakeel Shabbir Ahmed dalam acara The 7th Global Conference of Parliamentarians against Corruption pada 9-10 Desember di Doha, Qatar. Fadli merupakan Presiden GOPAC periode 2015-2017 dan 2017-2019.
Fadli dianggap berhasil membawa GOPAC sebagai organisasi internasional antarparlemen terbesar di dunia yang berfokus pada agenda pemberantasan korupsi dan good governance. Ada tiga isu utama yang diangkat GOPAC selama kepemimpinan Fadli, yakni pembangunan berkelanjutan, ratifikasi dan implementasi UNCAC, serta open parliament.
Dalam acara tersebut, Fadli juga dipercaya menjadi Wakil Presiden GOPAC 2019-2021. Dia bakal mendampingi Presiden GOPAC terpilih, yaitu Ketua Parlemen Qatar Ahmad al-Mahmoud. Fadli, yang merupakan Waketum Gerindra, juga dipercaya memimpin Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC). Fadli Zon dipilih secara aklamasi. Dia menyampaikan sejumlah hal yang harus menjadi fokus parlemen antikorupsi.
