Anggota Komisi X DPR RI Sudewo mencecar Mendikbud Nadiem Makarim perihal dampak dari penghapusan Ujian Nasional (UN). Sudewo meminta Nadiem tidak terburu-buru menghapus UN.
"Menurut hemat saya, Pak Menteri, Pak Menteri jangan buru-buru mendeklarasikan ini. Dan jangan buru-buru menghapus UN," kata Sudewo dalam rapat kerja (raker) dengan Mendikbud di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Nadiem diketahui ingin mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter. Sudewo khawatir kebijakan tersebut berimbas buruk terhadap pendidikan nasional.
"Jangan sampai ada satu gagasan yang seolah-olah bagus tapi implementasinya justru kontraproduktif, lebih buruk daripada UN itu sendiri," ucapnya.
"Saya bisa mengatakan demikian ada dasarnya. Mengapa? Karena UN itu, meskipun menurut penilaian Pak Menteri hanya penguasaan konten bukan kompetensi penalaran, tapi UN itu menggambarkan kemampuan seseorang, Pak Menteri," imbuh Sudewo.
Menurut politikus Partai Gerindra itu, pelaksanaan UN harus dievaluasi. Saat inilah Sudewo mencecar Nadiem mengenai dampak jika UN dihapus.
"Bagaimana kalau tidak ada UN, untuk mengukur prestasi sekolah yang dikatakan oleh Pak Menteri akan mandiri, akan punya kedaulatan bahwa sekolah tersebut prestasinya dari tahun ke tahun meningkat? Bagaimana Kementerian Pendidikan akan bisa mengukur anak tersebut mengalami prestasi yang meningkat dari tahun ke tahun? Ini tolok ukurnya apa untuk memberikan penilaian bahwa sekolah tersebut memang mengalami satu peningkatan-peningkatan prestasi?" tanya Sudewo.
"Kalau UN ini diubah menjadi Asesmen Kompetensi, yang saya pertanyakan sistem seleksi untuk sekolah lanjutan berupa apa, apakah juga Asesmen Kompetensi? Apa instrumen yang dipakai untuk melakukan Asesmen Kompetensi yang menjamin terhindar dari subjektivitas," cecarnya.
Diberitakan sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim akan menghapus UN dan menggantinya dengan Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter. Rencananya, UN tak berlaku lagi pada 2021 mendatang.
"Ini (Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter) akan dilakukan, harapannya di SD, SMP, dan SMA. Tapi yang tadinya UN itu di akhir jenjang, sekarang kita lakukan asesmen ini di tengah jenjang," terang Nadiem dalam raker dengan Komisi X hari ini.