Wacana Hukuman Mati Koruptor Diselipkan di RKUHP, Puan: Sudah Ada UU-nya

Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md bicara tentang menyelipkan hukuman mati bagi koruptor di dalam RUU KUHP. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan sudah ada undang-undang sendiri yang mengatur hal itu.

"Itu kan pertama melanggar Komnas HAM, kedua kita juga harus telaah apakah itu perlu dilakukan atau tidak, itu kan sudah ada undang-undangnya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: Soal Wacana Hukuman Mati Koruptor, Mahfud: Bisa Diselipkan di RUU KUHP

Puan mengatakan lebih baik mengikuti peraturan undang-undang yang sudah ada. Puan khawatir ada aturan yang dilanggar.

"Ya kita ikuti sajalah undang-undang tersebut, jangan sampai kita kemudian bergerak terlalu cepat tapi kemudian melanggar undang-undang," ucapnya.

Baca juga: Gibran Resmi Daftar Penjaringan Pilkada PDIP, Puan: Harus Ikuti Proses

Sebelumnya, Mahfud Md mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai peluang hukuman mati bagi koruptor sebenarnya sudah diatur dalam UU Tipikor. Namun dia mengatakan hal tersebut dapat dipertegas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kalau inginnya lebih tegas lagi bahwa hukuman mati harus diberlakukan kepada koruptor, itu bisa diselipkan di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang sedang akan dibahas lagi, di mana jenis-jenis hukumannya mengenal juga hukuman mati tetapi tidak menyebut itu untuk korupsi," kata Mahfud di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/12). (rfs/haf)