Ujian Nasional Dihapus, Ombudsman Setuju Tak Ada Standar Tunggal Kelulusan

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Kamis, 12 Des 2019 14:08 WIB
Ilustrasi selamat tinggal ujian nasional. (Mindra Purnomo/detikcom)
Jakarta - Ombudsman RI belum melakukan kajian khusus terkait rencana penghapusan Ujian Nasional (UN). Meski begitu Ombudsman setuju jika tak ada standar tunggal kelulusan seperti UN.

"Jadi dengan penghapusan ini kita belum tahu ya seperti apa, itu sebenarnya cukup dapat dukungan dari pemerhati pendidikan tapi kan tetap harus ada standar yang membuat mereka menjadi bisa naik dari tahun ke tahun. Mungkin yang tidak ada adalah standar tunggal, itu saya setuju," kata Komisioner Ombudsman bidang Pendidikan Ahmad Suaedy di Hotel Wyndham Casablanca, Jalan Casablanca, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).


Suaedy mengatakan, dalam 2 tahun terakhir, Ombudsman menyarankan pembentukan 3 level standar kelulusan. Standar tersebut mengacu pada faktor geografis dan kemudahan akses.

"Yang kita usulkan sebenarnya 2 tahun terakhir itu adalah membuat 3 level standar, jadi standar Jakarta katakanlah yang tertinggi, oke itu tinggal memelihara dan mendorong, tidak perlu dibantu," ujarnya.

"Kemudian standar kedua seperti di kabupaten di daerah-daerah terpencil atau di daerah-daerah kepulauan, ini haruslah diberi perhatian khusus tentang akses tadi itu. Yang ketiganya adalah secara khusus yang saya lihat adalah daerah pegunungan Papua, itu yang sangat sulit sekali, itu harus di-special treatment," imbuh Suaedy.


Menurutnya, dengan penggunaan UN sebagai standar tunggal seolah-olah menyamakan kondisi di pegunungan Papua dengan Jakarta. Hal itu, menurut Suaedy, tak masuk akal.

"Karena selama ini pemerintah membuat satu standar seolah-olah di Papua pegunungan disamakan dengan di Menteng, tidak masuk akal. Jadi dengan 1 standar itu pemerintah tidak punya program afirmasi. Dengan 3 standar ini kan bisa, ini kekurangannya ini dinaikkan, bahwa dari 3 ke 2 misalnya butuh 5 tahun it's okay tapi kan tiap tahun harus ada kenaikan," ucap dia.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim memang berencana menghapus UN pada 2021. Nantinya, UN akan diganti dengan sistem Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang bukan didasari mata pelajaran, melainkan didasari kemampuan literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.


Simak Video "Mendikbud Bedah Format Asesmen Kompetensi Pengganti Ujian Nasional"

[Gambas:Video 20detik]

(abw/gbr)