RI Tetap Beli Senjata dari Rusia

Busan - Pencabutan embargo senjata oleh Amerika Serikat tidak mengubah kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengadakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Rusia. Indonesia tidak ingin tergantung pada satu sumber dalam pengadaan senjata.Penegasan ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhyono kepada wartawan, termasuk detikcom, di sela-sela KTT Asia Pasific Economic Cooperation (Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik) di Busan, Korsel, Sabtu (19/11/2005) malam."Saya memang tidak ingin dalam pengadaan system pertahanan ini hanya berasal dari satu sumber. Pengalaman waktu lalu, bila terjadi perkembangan politik, lantas kita tidak bisa mengakses lagi (peralatan militer), akan menjadi sulit," kata Presiden SBY.Ditegaskan Presiden SBY, negara Indonesia harus berada dalam kondisi aman. "Uang rakyat kita belikan senjata untuk mengamankan kedaulatan wilayah kita. Bagaimana mungkin pada saat diperlukan kita tidak bisa menggunakan itu (senjata)."Pernyataan SBY ini menanggapi telah ditandatanganinya oleh Presiden George W. Bush sebuah payung hukum untuk memuluskan Indonesia membeli peralatan pertahanan -termasuk suku cadangnya- asal AS dan Negara NATO lainnya.Bahkan dalam pembicaraanya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dicapai komitmen peningkatan kerja sama teknis militer RI-Rusia. Tidak hanya terbatas pengadaan system senjata berikut perawatannya, tapi juga bidang pelatihan dan pendidikan bagi personil TNI.Bahkan ada peluang pembentukan perusahaan patungan kedua negara untuk membangun industri militer. Sehingga Indonesia mendapat manfaat berupa alih teknologi yang belum dikuasai. Tidak lama lagi pematangan rencana ini dibahas lebih teknis."Pada beliau (Putin) saya tegaskan, kebijakan bahwa sistem senjata yang bisa diproduksi di dalam negeri oleh industri pertahanan kita, wajib hukumnya kita produksi sendiri. Tapi yang belum, tentu kita adakan dari luar negeri," jelas SBY.Namun, ini bukan berarti SBY tidak peduli dengan perkembangan baik yang berlangsung di AS. Telah dicabutnya pencabutan embargo, maka perawatan peralatan militer asal AS yang telah ada dapat dilakukan. Seperti suku cadang untuk pesawat tempur dan angkut. "Dengan jumlah yang pantas dan perawatan yang bagus, tentu kekuatan udara kita akan memadai untuk mengemban tugas-tugas pertahanan dalam negeri," imbuhnya.Mengenai alasan pencabutan embargo, SBY menyatakan tidak tahu pasti alasan pencabutan embargo. Selama ini dirinya memilih untuk tidak setiap saat meminta tolong AS untuk segera pulihkan hubungan militernya dengan Indonesia.Tapi sepengetahuan SBY, AS mencabut embargo karena menilai program reformasi TNI telah menunjukkan hasil positif. Yaitu dengan tidak terlibatnya lagi TNI dalam politik praktis dan penghormatan HAM yang makin baik. Indikatornya adalah penyelesaian hokum kasus Timor Leste dan penghentian konflik bersejata di Aceh secara damai.Menurut SBY seluruh program tersebut sebenarnya merupakan butir agenda reformasi TNI yang ikut ia susun sembilan tahun lalu. Agenda itu merupakan kebutuhan bangsa dalam mengelola permasalahan dalam negeri menuju kehidupan bernegara lebih baik."Bagi saya itu (reformasi TNI) memang kebutuhan kita. Bila mendapat penghargaan negara dan jadi alasan mereka mencabut embargo, ya kita berterimakasih. Tapi tanpa dikaitkan dengan itu pun (embargo), telah jadi tekad kami mensukseskan reformasi TNI," tegas Presiden SBY. (gtp/)