Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung rencana Mendikbud Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN). Menurut PSI, UN membuat kemampuan siswa menjadi tidak terbaca.
"UN tidak relevan karena kemampuan siswa dinilai hanya dengan tes selama beberapa jam, (sehingga) kemampuan sesungguhnya dari masing-masing siswa tidak terbaca," kata Juru Bicara PSI Dedek Prayudi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2019).
PSI menyarankan bentuk tesnya diubah agar tak berdasarkan hafalan. Mereka mendorong tesnya diubah agar siswa bisa berpikir kritis.
"PSI mendorong bentuk tes yang bukan menekankan soal hafalan, namun menitikberatkan pada kemampuan berpikir kritis dan mendorong kreativitas," ujar Dedek.
Menurut PSI, pendidikan di Indonesia memerlukan terobosan-terobosan sistem yang tujuannya meningkatkan kualitas. Kalau itu tak dilakukan, PSI menilai kualitas pendidikan di Tanah Air semakin tertinggal.
"Terobosan semacam ini yang dibutuhkan dunia pendidikan Indonesia. Kita tidak punya waktu lagi untuk menunda perbaikan diri atau kita akan makin jauh tertinggal," jelasnya.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim memang berencana menghapus UN pada 2021. Nantinya, UN akan diganti dengan sistem Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang bukan didasari mata pelajaran, melainkan pada kemampuan literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.
Simak Video "Mendikbud Bedah Format Asesmen Kompetensi Pengganti Ujian Nasional"
(zak/jbr)
