Rencana Nadiem Bukan Hal Baru, PN Jakpus Perintahkan UN Disetop 12 Tahun Lalu

Jakarta - Mendikbud Nadiem Makarim akan meniadakan Ujian Nasional (UN) dan mengganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Penghapusan UN sudah diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) 12 tahun lalu.

Dalam berkas putusan PN Jakpus No 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST yang dikutip detikcom, Kamis (12/12/2019), gugatan itu didaftarkan oleh 58 orang terdiri dari pemerhati, aktivis, dan orang tua murid dari korban Ujian Nasional (UN) 2006. Mereka tergabung dalam Tim Advokasi Korban Ujian Nasional (TeKUN). Yang digugat adalah Presiden SBY, Wapres JK, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Bambang Soehendro.

Baca juga: Ujian Nasional Dihapus, Begini Sejarahnya 6 Kali Ganti Nama Sejak 1950

Penggugat mengajukan banyak contoh kasus kegagalan UN. Seperti banyak peserta didik yang berprestasi harus kehilangan peluang melanjutkan ke perguruan tinggi favorit seperti di Universitas negeri Brawijaya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, dan menerima beasiswa dari Jerman Australia yang harus terhambat kesempatannya.

Bahkan peserta didik yang mendapatkan penghargaan Olimpiade Fisika pun harus tidak lulus oleh karena salah satu mata pelajaran UN tidak mencukupi standar kelulusan. Selain itu, dampak lainnya adalah menimbulkan sikap mengambil jalan pintas peserta didik yang tidak lulus UN.

Di daerah Kalimantan peserta didik tingkat pertama mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun serangga. Di Jakarta terdapat percobaan bunuh diri dengan memotong urat nadi. Di Bekasi terjadi pembakaran ruang sekolah.