Laporan dari Madrid

Jawaban Indonesia Terkait Kampanye Hitam soal Sawit

Mei Amelia R - detikNews
Kamis, 12 Des 2019 06:38 WIB
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong. Foto: Mei Amelia/detikcom.
Madrid - Sejumlah negara maju menuding Indonesia telah melakukan pengembangan kelapa sawit yang menyebabkan deforestasi sehingga meningkatkan emisi karbon. Padahal, pemerintah Indonesian telah melakukan berbagai upaya untuk menahan deforestasi, salah satunya dengan mengambil kebijakan korektif.

"Pemerintah Indonesia telah nelakukan langkah-langkah korektif untuk menahan laju deforestaai, termasuk dari ekspansi kelapa sawit," ujar Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, yang juga Ketua Tim Delegasi RI pada ajang Konferensi Perubahan Iklim (UNFCCC-COP25).

Hal itu disampaikan oleh Alue, saat menjadi panelis pada diskusi bertajuk 'Sustainable Food and Land Use Systems for A Cool and Healthy Planet' di Paviliun Green Climate Fund-The Global Environment Facility (GCF-GEF), di Madrid, Spanyol, Senin 9 Desember 2019.


Alue juga menyampajkan bahwa Indonesia telah menetapkan moratorium pemberian izin baru pengelolaan hutan alam dan lahan gambut beberapa tahun belakangan ini. Penghentian izin sementara itu, kini telah ditetapkan secara permanen.

"Indonesia juga melakukan moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit serta mendorong diberlakukannya Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), selain melakukan peremajaan kelapa sawit rakyat (small holder) dan upaya peningkatan produktivitas dengan pemilihan bibit kelapa sawit unggul sebagai upaya mengelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan," terang Alue.

Pemerintah juga melakukan pendekatan pengelolaan hutan dari yang berbasis kayu ke pendekatan lanskap, sehingga lebih mampu mengatasi persoalan-persoalan penyebab deforestasi di luar hutan.


Perubahan paradigma ini telah mampu meningkatkan manfaat keberadaan hutan yang tidak hanya fokus pada hasil hutan kayu dan non-kayu saja, tetapi juga jasa lingkungan serta dukungan pada kelestarian rantai pasokan (sustainable supply chains).

Ia menambahkan, pendekatan lanskap yang didukung oleh pendekatan yurisdiksi diharapkan mampu meningkatkan kinerja restorasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi untuk menjaga penyediaan jasa lingkungan hutan dan meningkatkan inklusivitas pengelolaan hutan berkelanjutan. Upaya ini melibatkan para pemangku kepentingan, seperti masyarakat setempat dan sektor swasta melalui pengembangan sistem insentif.

Meski demikian, Indonesia siap bekerja sama dengan para pemangku, termasuk GEF. Hal ini menunjukkan bahwa aksi iklim yang ambisius yang berbasis pada hutan dan lahan dapat diandalkan dan sangat mungkin untuk dilaksanakan di berbagai tempat. (mei/aan)