JK Kritik UN Dihapus, Kemendikbud: Penilaian Lebih Analisis Bukan Hafalan

Ilustrasi Ujian Nasional (Grandyos Zafna/detikcom)

Jakarta - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengkritik kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga mengatakan sistem UN diganti dan tetap memiliki indikator penilaian.

"Masalah UN itu kan terkait soal terjadi perubahan atau diganti. Ini sebenernya kan bukan tidak ada, tidak ada ujian. Sebenernya kan ujian diganti namanya asesmen kan gitu, penilaian. Masalah ujian kan masalah penilaian kan gitu," kata Ade saat dihubungi, Rabu (11/12/2019).

Menurut Ade, sistem UN mengarahkan siswa ke metode belajar hafalan saja. Dia menjelaskan penilaian dengan asesmen baru ini akan fokus mengarah ke penalaran bidang literasi dan numerasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau ke depan penilaian itu lebih ke arah, apa namanya, melakukan asesmen pada kemampuan penalaran di bidang literasi, di bidang numerasi. Kalau sekarang kan lebih ke arah itu ke arah orang menghafal ya. Kalau ke depan nanti lebih mengarah ke menganalisis ya, menganalisis berbagai macam hal yang terkait dengan konteks yang ada di sekitarnya," kata Ade.

"Begitu juga matematika. Matematika juga menganalisis dengan konteks yang ada," sambungnya.

Ade menambahkan, asesmen baru ini akan membuat guru dan murid menjadi lebih bahagia. Selain itu, dapat mendorong murid lebih berkreasi dan lebih menumbuhkan potensi dirinya.

"Dan ini sebenernya bisa lebih happy. Guru bisa lebih happy tidak ada tekanan-tekanan, tekanan sistemik. Dan murid juga bisa lebih happy dan didorong untuk bisa lebih berkreasi, didorong untuk bisa menumbuhkan potensi-potensinya kan gitu," ucap Ade.

Sebelumnya diberitakan, JK mengkritisi kebijakan Kemendikbud soal penghapusan UN. JK memprediksi adanya penurunan semangat belajar dalam diri generasi muda akibat kebijakan penghapusan UN.

"Kalau tidak ada UN, semangat belajar akan turun. Itu pasti! Itu menjadikan kita suatu generasi lembek kalau tidak mau keras, tidak mau tegas bahwa mereka lulus atau tidak lulus. Akan menciptakan generasi muda yang lembek," kata JK di kantor CNBC Indonesia, gedung Transmedia, Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (11/12).

JK mengemukakan efek negatif penerapan UN, yakni penurunan ranking mutu pendidikan Indonesia yang diriset oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan (OECD) lewat Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA). Berdasarkan hasil riset PISA, peringkat Indonesia turun pada 2018 ketimbang pada 2015. Menurutnya, penurunan ranking terjadi karena UN tak lagi jadi penentu kelulusan sehingga semangat belajar siswa berkurang.

Halaman 1 2

Selanjutnya