"Nggak ada (keistimewaan). Emang diistimewakan apanya? Suruh cerita aja Gibran, mendapatkan perlakuan istimewa dari partai, mana? Sama, daftar, ngisi formulir, semuanya harus dipenuhi," kata Wasekjen PDIP Arif Wibowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Arif menjelaskan, PDIP memiliki Peraturan Partai Nomor 24 Tahun 2017 yang mengatur kewenangan-kewenangan setiap tingkatan dalam penjaringan calon kepala daerah. DPC, DPD, dan DPP berhak membuka pendaftaran, namun keputusan final tetap ada di DPP partai.
"Untuk seleksi secara terbatas ada di DPD, dalam bentuk fit and proper, di DPP. Untuk keputusan ada di DPP. Fit and proper, tes psikologi, wawancara, tes tulis. Di PDIP agak ketat," ujar Arif.
"Termasuk kita sedang telusuri rekam jejak kaitannya misalnya dengan soal mantan terpidana korupsi. Jangan-jangan menyembunyikan informasi. Setiap pendaftar kan kita telusuri," imbuhnya.
Arif mengatakan PDIP saat ini tengah berfokus pada konsolidasi partai dan survei terkait calon kepala daerah. Hingga saat ini, menurut Arif, belum ada satu pun calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi dari DPP PDIP.
