KPK-LIPI Usulkan Parpol Dapat Bantuan dari Pemerintah Rp 8.461 Per Suara

Ibnu Hariyanto - detikNews
Rabu, 11 Des 2019 16:35 WIB
KPK bersama perwakilan partai politik menggelar konferensi pers soal pendanaan parpol. (Ibnu/detikcom)
Jakarta - KPK memaparkan hasil kajian yang dilakukan bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengenai skema ideal pendanaan partai politik (SIPP). Hasil kajian itu mengusulkan parpol dapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp 8.461 per suara.

"Dengan LIPI dan dengan bantuan data yang lebih akurat dari partai. Kami kembali menghitung berapa sebenarnya bantuan pendanaan kepada partai yang ideal. Dan kenapa KPK lakukan kajian ini, kita lakukan pencegahan lewat fungsi monitoring. Jadi kami memberikan rekomendasi pada pemerintahan salah satunya untuk perbaikan partai," kata Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Pahala mengatakan KPK dan LIPI mengusulkan setiap partai mendapat bantuan Rp 16.922 per suara. Namun, menurut Pahala, nantinya skema bantuan itu tidak 100 persen ditanggung pemerintah, melainkan dibagi antara pemerintah dan parpol itu sendiri.

"Di sini agak detail kita sampaikan bahwa menurut perhitungan KPK dan LIPI besarnya pendanaan per suara adalah Rp 8.461 per suara tahun pertama. Itu 50 persennya yang harus pemerintah tanggung aslinya kan Rp 16 ribuan tapi karena 50 persen jadi Rp 8.461. Setiap tahun naik 5 persen sehingga pada akhir tahun kelima Rp 10.284 per suara untuk di pusat," jelas Pahala.


Pahala menjelaskan, bantuan pendanaan untuk parpol itu tidak akan disalurkan secara bertahap selama lima tahun. Bantuan pendanaan itu hanya untuk biaya operasional parpol dan kebutuhan pendidikan politik tidak terkait dana kontestasi politik.

"Kami bersepakat bahwa kalau sekaligus dikasih ke partai Rp 8.461 per suara itu partai juga belum siap secara kelembagaan. Oleh karena itu, disusun oleh LIPI namanya skema transformasi pemberian. Jadi dikasih pada tahun pertama 30 persen dari 50 persen itu, lantas tahun kedua 50 persen dari 50 persen, baru tahun kelima 100 persen dari 50 persen. Ini agak rumit sedikit tapi intinya kita ini juga secara kelembagaan partai siap kalau diberikan Rp 8.461 pada tahun pertama," sebutnya.

Dengan skema tersebut, menurut Pahala, dalam lima tahun negara perlu mengalokasikan dana Rp 3,9 triliun untuk pendanaan partai tingkat pusat. Nilai itu didapat dengan mengacu perolehan suara di Pemilu 2019 sebanyak 120 juta suara.

"Oleh karena itu, yang di pusat dibutuhkan total 3,9 triliun yang di pusat tahun pertama sampai kelima. Rinciannya, tahun pertama dibutuhkan anggaran Rp 320 miliar, tahun kedua Rp 561 miliar, tahun ketiga Rp 825 miliar, tahun keempat Rp 990 miliar, dan tahun kelima Rp 1,2 triliun," kata dia.