Cerita Pungli di AS, Pimpinan KPK Harap Izin Online Terpadu Dibenahi

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 11 Des 2019 16:24 WIB
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Pradita Utama/detikcom)
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta - Kompleksitas dunia bisnis dengan pemerintah ikut mendapat perhatian dari KPK. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap pemerintah dapat menyederhanakan sistem agar hubungan antara pebisnis dan pemerintah tidak disisipi transaksi haram.

Awalnya Syarif bercerita soal pengalamannya saat diundang Chamber of Commerce Amerika Serikat atau semacam Kadin (Kamar Dagang dan Industri) di Indonesia. Saat itu Syarif tahu bila pungutan liar (pungli) juga terjadi di AS.

Cerita Pungli di AS, Pimpinan KPK Harap Izin Online Terpadu DibenahiDokumentasi Uji Coba Perizinan Satu Pintu di BKPM sebagai ilustrasi. (Rengga Sancaya/detikcom)

"Mereka nggak apa-apa bayar asalkan dikasih bukti bayar. Karena kan kalau ada bukti bayar itu bisa dimintakan reimburse di kantor kan. Ini kalau ada bayar tapi nggak ada kuitansinya akhirnya apa dia bayar," ujar Syarif di Hotel Pullman Jakarta saat sela seminar 'Komitmen Antikorupsi untuk Investasi yang Lebih Baik' dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019, Rabu (11/12/2019).


Tonton juga Kemenhub Paling Banyak Dilaporkan soal Pungli, Ini Kata Budi :


Selanjutnya
Halaman
1 2