KPK Soroti Denda Tipikor Maksimal Rp 1 M: Cuma Kacang Buat Korporasi Besar

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 11 Des 2019 15:52 WIB
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memikat investor. Di sisi lain, Syarif menepis anggapan bila pemberantasan korupsi menghambat investasi.

Awalnya Syarif mengungkapkan banyak terjadi di mana pengusaha diminta membayar upeti ke pemerintah daerah untuk mendapatkan proyek. Hal-hal semacam ini yang menurut Syarif harus ditindak hukum demi lancarnya investasi di negeri ini.




"Bahkan beberapa, banyak sekali mengapa di OTT itu karena bahkan uang proyek itu disunat sampai tadi saya sebut yang paling tinggi ada sampai 25 persen. Itu di OTT di Bengkulu 25 persen mereka potong. Mereka kebanyakan 15-20 (persen)," ujar Syarif di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Hal itu disampaikan Syarif di sela seminar 'Komitmen Antikorupsi untuk Investasi yang Lebih Baik' dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019. Bagi Syarif, pemberantasan korupsi harus seimbang baik dalam hal penindakan seperti operasi tangkap tangan (OTT) dan pencegahan.

Namun ada pula, lanjut Syarif, dalam kasus terjadi bila investornya sudah berniat melakukan tindak pidana. Lantas Syarif pun menyinggung soal revisi Undang-Undang KPK.




"Kalau investornya, investor baik. Kecuali kalau kita ingin memikat investor yang tidak baik, itu lain lagi. Padahal kan kita tidak mau kan, kita berharap bahwa investor yang ke Indonesia itu adalah investor-investor yang baik," kata Syarif.

"Jadi kalau mau jangan KPK-nya dong (yang direvisi aturannya), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsinya," imbuhnya.