Pimpinan KPK Cerita soal 'Kerawanan Bandara-Pelabuhan' dengan Sri Mulyani

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang akan terjun langsung ke Bandara Soekarno-Hatta esok hari. Saut akan mengecek pelayanan di bandara mulai dari Customs Declaration atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus hingga Balai Besar Karantina.

"Ini sebenarnya rencana lama di luar dari yang Garuda kemarin itu, tapi menurut saya, ada niat baik, ada perubahan mainstream di bandara, ada perubahan pemikiran di bandara," kata Saut di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Pimpinan KPK Cerita soal 'Kerawanan Bandara-Pelabuhan' dengan Sri Mulyani

Dokumentasi Bandara Soekarno-Hatta sebagai ilustrasi (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Soal 'Garuda' yang disebut Saut yaitu mengenai skandal penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang menyeret mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara. Namun Saut menyebut urusannya ke bandara kali ini tidak terkhususkan soal skandal itu.

Tonton juga video Revisi UU KPK Dinilai Tak Sejalan Dengan Prinsip Internasional:

Saut lantas bercerita soal obrolannya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Sri Mulyani memang sempat ke KPK pada 9 Desember 2019 dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) sebagai pembicara diskusi.

"Saya kemarin ngobrol dengan Bu Sri Mulyani. Mungkin juga di pelabuhan lain juga karena ini kerawanannya banyak," ucap Saut.

Sri Mulyani tampak mengenakan topi Bea Cukai (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom)

Tujuan kunjungannya ke bandara hingga pelabuhan itu nantinya disebut Saut terkait peningkatan pendapatan negara. Selama ini KPK memiliki tim koordinasi, supervisi, dan pencegahan (korsupgah) yang berupaya menyelamatkan aset negara serta meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor.

"Kita sudah sepakat, strategi nasional pendapatan negara harus kita naikin. Nah KPK menjaga itu dan di stranas (strategi nasional) sudah ada prioritas KPK juga di pendapatan. Nah bagaimana ini kita bisa menjaganya secara detail dimulai dengan contoh kita korsupgah dan seterusnya," tuturnya.