Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
Nadiem Makarim menggulirkan 4 perubahan kebijakan yang dia sebut sebagai 'Merdeka Belajar'. Keputusan Nadiem itu didukung oleh Menko PMK
Muhadjir Effendy.
"Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis. Tadi mas mendikbud sudah menyampaikan, pada prinsipnya saya sangat mendukung," kata Muhadjir di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Muhadjir menuturkan sebagai menteri baru, Nadiem memang harus membenahi kebijakan menteri sebelumnya. Seperti diketahui, Muhadjir merupakan Mendikbud sebelum Nadiem.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi tugas menteri yang baru itu memang mesti membenahi apa yang dibenahi sebelumnya. Itu pasti. Kalau ada menteri baru tapi kok tak ada perubahan, apa artinya," ujar Muhadjir.
Dia menceritakan pengalamannya saat awal menjadi menteri. Menurut Muhadjir, mengambil kebijakan adalah soal pilihan dan tidak ada nilai benar atau salah dalam sebuah kebijakan.
"Saya juga dulu waktu jadi menteri melihat, mana masalah-masalah yang harus kita benahi. Kenapa begitu? Karena ini berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan ini adalah soal pilihan. Jadi tidak ada kebijakan itu bener salah, nggak ada," kata Muhadjir.
"Tidak ada kebijakan itu sempurna tuh tidak ada. Dan ketika kebijakan itu sudah berjalan sangat panjang, pasti ada namanya elevasi dan deviasi," lanjutnya.
Mendikbud Nadiem Sebut UN 2020 Jadi yang Terakhir, Ini Gantinya:
Salah satu perubahan yang dibuat Nadiem adalah menghapus ujian nasional lalu menggantinya menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Muhadjir tak mempermasalahkan perubahan itu.
"Misalnya UN diubah. Bagi saya tidak apa apa karena dulu itu juga dari perubahan. Dulu namanya itu kan ujian negara kemudian apa lagi tuh jadi UN. Nanti kalau diubah, silakan aja namanya juga diubah. Tapi kalau tetap juga tidak apa-apa yang penting isinya," ujar Muhadjir.
 Nadiem Makarim / Foto: Dok Universitas Indonesia |
Selain itu, Muhadjir juga mengapresiasi istilah 'guru merdeka'. Namun dia ingin sebelum merdeka, guru harus disejahterakan lebih dahulu.
"Begitu juga dengan desentralisasi tadi. Saya kira guru merdeka itu bagus memang guru harus dimerdekakan. Tapi sebelum dimerdekakan harus disejahterakan kan," ungkap Muhadjir.
Dia pun meminta Nadiem untuk segera menyelesaikan persoalan guru honorer. "Karena itu saya agak ngotot agar guru honorer terutama harus diselesaikan," tutur Muhadjir.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
