Gugatan Ditolak, PSI Minta DPR Ubah Aturan Syarat Minimal Usia di Pilkada

Dwi Andayani - detikNews
Rabu, 11 Des 2019 13:51 WIB
PSI menggugat UU Pilkada. (Ari Saputra/detikcom)
PSI menggugat UU Pilkada. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan beberapa politikus PSI, di antaranya Tsamara Amani dan Faldo Maldini, terkait batas syarat minimal usia pendaftaran calon kepala daerah. Politikus PSI Dara Adinda Kesuma Nasution berharap DPR merevisi UU Pilkada soal aturan batas usia itu.

"Pada akhirnya, kita anak-anak muda hanya bisa berharap pada Bapak-Ibu di DPR nantinya yang bisa mengubah UU ini," ujar Dara di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Dara berharap nantinya anggota DPR dapat mengubah kebijakan terkait batas usia tersebut. Menurut dia, batasan usia di pilkada merupakan bentuk diskriminasi bagi anak muda.


"UU pilkada ke depannya, sehingga anak-anak muda tidak didiskriminasi," kata Dara.

"Jadi semoga Bapak-Ibu di DPR terketuk hatinya untuk mengubah policy," sambungnya.

Dara menyebut Indonesia akan mengalami bonus demografi. Namun, menurutnya, anak muda masih didiskriminasi dalam kontestasi pencalonan kepala daerah.

"Sebentar lagi Indonesia akan menghadapi bonus demografi, kita selalu bicara revolusi 4.0, tapi faktanya pada hari ini anak-anak muda masih didiskriminasi untuk berkontestasi," tutur Dara.
Selanjutnya
Halaman
1 2