Aceh Hilang Tanpa Empat Hal

Oslo - Rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh tidak bisa melulu terfokus pada fisik saja. Dengan begitu bagaimana mungkin orang Aceh bisa hidup?Direktur Aceh Cultural Institute (ACI) Hasballah M. Saad menyampaikan hal itu dalam seminar bertema The Development of Aceh: A Cultural Perspective di Domus Academica Auditorium, Universitas Oslo, Norwegia, 18/11/2005. Menurut Hasballah, sebagaimana dilaporkan wartawan detikcom, Eddi Santosa langsung dari Oslo, hiruk-pikuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias terlalu berorientasi pada pembangunan fisik. Cetakbiru dari Bapenas yang ditangani Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) abai pada aspek lain yang diperlukan untuk memulihkan kehidupan masyarakat di Aceh. "Disain seperti itu terjadi akibat pengertian yang buruk dan kurang atas keaslian, kebijaksanaan, nilai-nilai, karakter dan kebudayaan lokal Aceh," kata Hasballah pada seminar buah kerjasama KBRI Oslo, Universitas Oslo, dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR), dalam paket agenda Forum on Indonesia 2005. Mantan menteri HAM itu mencontohkan soal disain rumah yang kini disamakan model rumah umumnya di luar Aceh, ala perumnas dengan hanya satu lantai. Orang Aceh katanya, sesuai adat membangun rumah dengan konstruksi rumah panggung. Ruah bawah panggung merupakan ruang publik, tempat berinteraksi sosial. Sedangkan ruang atas merupakan ruang privat. "Dengan model rumah baru itu mana bisa orang Aceh hidup dengan nilai-nilai manusia yang utuh?" demikian Hasballah.Kealpaan BRR yang terorientasi pada pembangunan fisik itu pula yang mendorong Hasballah mendirikan ACI atau Institut Kebudayaan Aceh. Dijelaskan, dalam cetakbiru BRR kebudayaan dimasukkan hanya sebagai bagian dari pembangunan fisik seperti pembangunan rumah, gedung, fasilitas umum, dst. "Sangat miskin sistem nilai," pendapat Hasballah.Ia mengemukakan, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dalam kerangka konsep Aceh Baru, hanya dapat mendekati tujuannya dengan memperhatikan empat sistem nilai, yakni: kebudayaan dan karakter masyarakat Aceh, nilai-nilai Islam yang menjadi rujukan dan pedoman hidup, nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, serta nilai-nilai kemanusiaan untuk rujukan masyarakat Aceh sebagai manusia.Empat sistem nilai tersebut, kata Hasballah, perlu diperhatikan dalam setiap tahapan pembangunan kembali Aceh. "Kita belum terlambat untuk melakukan penyesuaian, sebab masih ada waktu 3 tahun dari 4 tahun direncanakan," tandasnya.Soal tenggat 4 tahun itu dipandang Hasballah sebagai tidak mudah bagi BRR dan organisasi terkait, tanpa koordinasi yang baik dan efektif. Ia mengingatkan, seluruh pihak bertanggung jawab atas hal ini. Bukan hanya pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah setempat, tokoh masyarakat, ulama, LSM, dan politisi. Dukungan masyarakat Aceh di seluruh dunia juga diperlukan.Hasballah juga menyarankan untuk merubah paradigma pembangunan dari yang selama ini sudah ada. Paradigma saat ini tidak memiliki visi ke depan untuk Aceh. Perlu perspektif baru untuk memberi kesempatan maksimal kepada rakyat Aceh, untuk mencapai kehidupan mereka yang lebih baik. Seharusnya, tujuan pembangunan adalah bagaimana mendorong rakyat Aceh agar lebih beradab, respek terhadap sesama manusia, serta menuju kehidupan modern namun tetap berdasarkan atas akar tradisi dan nilai-nilai kebudayaan mereka."Pembangunan karakter ini jauh lebih penting daripada pembangunan fisik," demikian Hasballah. (es/)